LBH Yogyakarta Minta Data Kepemilikan Tanah Kentingan Baru

Ilustrasi Kentingan Baru, Kelurahan Jerebs, Kecamatan Jebres, Solo. (Solopos/Nicolous Irawan)
18 April 2018 02:00 WIB Nadia Lutfiana Mawarni Solo Share :

Solopos.com, SOLO-- Audiensi soal kepemilikan tanah Kentingan Baru kembali digelar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Solo, Senin (9/4/2018). Pertemuan itu diikuti wakil BPN, warga, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. LBH akan meminta data soal status tanah secara lebih komplet kepada BPN.

Anggota LBH Yogyakarta, Nur Wahid Satrio, akan melayangkan surat kepada BPN untuk meminta data.

"Ini [audiensi] yang kedua, sebelumnya pada 2013 BPN tidak mau membuka data, sekarang ada data yang dibuka kepada kami, " ucap Satrio.

Menurut Satrio, sengketa di Kentingan Baru salah satunya disebabkan adanya klaim atas kepemilikan tanah.

"Tadi saat audiensi ada Hak Guna, Hak Milik, dan Hak Pakai, padahal mereka [warga] meyakini tanah itu tanah negara, makanya kami mencari kejelasan ke BPN, " kata Satrio.

LBH akan menggali lebih status sertifikat tanah itu. Sejauh ini, LBH memahami tanah itu merupakan sisa tanah pembebasan Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) yang berarti berstatus sebagai tanah negara.

"Kemudian ada banyak proses hingga ditukargulingkan karena pembangunan Taman Satwa Taru Jurug yang tidak jelas detailnya, " ucap Satrio.

Kasus tukar guling dengan PT Bengawan Permai juga akan menjadi kajian lanjutan bagi LBH.

"Sertifikat ada yang HM, HP, dan HGB, padahal kepemilikan oleh PT tidak boleh menggunakan HM, " ucapnya.

Kepala BPN Sunu Duto Widjomarmo menjelaskan dalam audiensi yang berlangsung tertutup itu pihaknya memberikan penjelasan kepada warga soal status tanah.

"Konsentrasi BPN hanya pada kepemilikan tanah yang dibuktikan di dalam sertifikat hak atas tanah," ucap Sunu.

Sunu juga menyatakan Pemkot membentuk tim untuk menyelesaikan masalah Kentingan Baru dengan BPN sebagai salah satu anggotanya.

"Kami akan melaporkan hasil audiensi kepada tim untuk menentukan langkah ke depan. Tentu dalam koridor aturan yang berlaku, kami tidak membuat aturan sendiri, " ucapnya.