Warga Miskin Solo Diberi Dana Layanan Sedot Tinja

Pekerja memasang kerangka tenda pada persiapan acara Deklarasi Karangasem Bebas Open Defecation Free (ODF) atau Kampung Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Karangasem, Laweyan, Solo, Kamis (1/3 - 2018). (Solopos/Nicolous Irawan)
18 April 2018 06:20 WIB Irawan Sapto Adhi Solo Share :

Solopos.com, SOLO--Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mempersilakan warga Kota Solo yang merasa tak mampu membayar layanan sedot lumpur tinja terjadwal (SLTT) mengadu ke pemerintah kecamatan di wilayah masing-masing.

Rudy telah menginstruksikan kepada para camat di Kota Solo untuk menyediakan anggaran yang dapat digunakan untuk membantu warga kurang mampu dalam membayar jasa SLTT. Dia mengatakan penyediaaan anggaran tersebut penting untuk mendorong warga tidak lagi buang air besar sembarangan (BABS). Menurut Rudy, perilaku warga yang tak pernah menyedot atau menguras septic tank sama juga termasuk BABS.

“Masarakat sudah banyak yang punya septic tank, tapi tak pernah dikuras. Saya katakan kalau masyarakat tidak mampu betul, bisa nanti ke kecamatan. Kecamatan akan memberikan anggaran untuk penyedotan lumpur tinja terjadwal,” kata Rudy saat ditemui Solopos.com setelah memberi pengarahan dalam forum Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Pemicuan Open Defection Free di Amarelo Hotel Solo, Selasa (17/4/2018).

Rudy menuturkan warga yang belum memiliki fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan septic tank sangat dianjurkan untuk segera melapor ke Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Pemkot akan mengupayakan pemenuhan sarana tersebut. Selain menggunakan anggaran sendiri, dia menyatakan Pemkot bisa juga menggandeng perusahan ataupun organsiasi untuk menyediakan dana corporate social responsibility (CSR) guna penyediakaan kebutuhan sarana MCK bagi warga.

“Pemerintah dan warga harus gotong-royong karena OD ini bukan hanya bicara soal masalah buang air besar sembarang sekarang, tapi kondisi lingkungan yang lebih baik di masa mendatang. Perilaku OD ini bisa mempengaruhi kualitas air tanah. Deklarasi bebas BABS saja tidaklah cukup. Harus ada tindakan nyata setelahnya,” jelas Rudy di hadapan para lurah dan camat se-Solo yang hadir dalam acara Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo.

Rudy menyebut capaian ODF warga Solo kini sudah mencapai 95%. Artinya, tinggal 5% warga Kota Bengawan yang kini masih BABS. Rudy telah menginstruksikan kepada para lurah di Solo untuk membuat check list keluarga mana saja di wilayah mereka yang belum ODF. Setelah melakukan pemetaan, para lurah lantas diarahkan untuk berkoordinasi dengan organsiasi perangkat daerah (OPD) terkait guna membahas solusi yang tepat bagi warga tersebut.

Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih, menyampaikan per Maret 2018, ada 6.989 keluarga di Solo yang masih berperilaku BABS. Ribuan warga tersebut tersebar di berbagai kelurahan di Solo. Dia menyebut kebanyakan warga yang masih BABS adalah mereka yang tinggal di bantaran sungai, dan tanah ilegal. Warga tersebut enggan membuat dan menyalur sarana pembuangan lumpur tinja karena menyadari tinggal di lahan tidak resmi. DKK akan terus melakukan intervensi bekerja sama dengan OPD lain supaya angka BABS di Solo pada 2019 bisa 0 keluarga.

“Capaian ODF di Solo sekarang sudah 95%. Tinggal 6.989 KK lagi yang mesti ditangani. Jelas kami akan intervensi terus. Ini lurah kami minta untuk memetakan kebutuhan warga. Permasalahnya dipilah-pilah. Jadi warga butuh apa? Disalurkan ke IPAL komunal saja, dibuatkan MCK komunal, atau apa? Nanti bisa dibiayai APBD atau CSR,” jelas Ning, sapaan Kepala DKK.