Total Biaya Ujian Perangkat Desa Klaten Ditaksir Miliaran Rupiah

Ilustrasi tes seleksi perangkat desa. (Solopos/Dok)
18 April 2018 09:45 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN – Total anggaran untuk menguji ribuan calon perangkat desa di Klaten mencapai miliaran rupiah. Dana untuk ujian dibebankan melalui APB desa.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, jumlah pendaftar yang kali terakhir terdata mencapai 7.395 pelamar. Jumlah total lowongan perangkat desa yakni 964 lowongan. Jumlah itu memungkinkan berubah lantaran masih dalam tahap verifikasi administrasi.

Sementara, pemkab sudah melakukan pembahasan biaya dengan Unwidha dan UAD sebagai perguruan tinggi fasilitasi pemkab yang melakukan pengujian kepada para calon perangkat desa. dari hasil pembahasan, biaya yang dibutuhkan untuk ujian satu peserta senilai Rp400.000. Artinya, total dana untuk menguji ribuan peserta tersebut jika TP3D memanfaatkan perguruan tinggi fasilitasi pemkab sekitar Rp2,9 miliar.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Klaten, Ronny Roekminto, mengatakan nominal biaya ujian dari perguruan tinggi fasilitasi pemkab sudah dibahas beberapa kali. Ia menilai biaya ujian dari perguruan tinggi terhitung murah lantaran awalnya biaya yang ditawarkan Rp750.000/orang.

Ronny kembali menegaskan pemkab mempersilakan TP3D menentukan perguruan tinggi penguji para calon perangkat desa. Mereka tak dibatasi jika ingin memilih penguji diluar perguruan tinggi fasilitasi pemkab. Namun, perguruan tinggi itu diminta sesuai kriteria yang ada dalam peraturan bupati (perbup).

Sejumlah desa yang berencana kerja sama dengan perguruan tinggi selain Unwidha dan UAD. “Desa Dompol, Kecamatan Kemalang masih penjajakan dengan UGM. Desa Kemudo dan Bugisan, Prambanan masih penjajakan dengan UNY. Begitu pula dengan Desa Pasung dan Kaligayam, Kecamatan Wedi kemungkinan dengan UNY,” kata Ronny saat ditemui di Setda Klaten, Selasa (17/4/2018).

Terkait jumlah pelamar di masing-masing desa, Ronny mengatakan beragam. Dari hasil pendataan, jumlah pendaftar di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes dan Desa Mireng, Kecamatan Trucuk membeludak mencapai 70an orang.

Soal biaya pelaksanaan ujian, Ronny menuturkan sudah diatur dalam perbup. Pembiayaan menggunakan APB desa atau bisa menggunakan dana dari pihak ketiga jika alokasi dana dari desa tidak mencukupi. Namun, ia optimistis pembiayaan itu masih bisa ditanggung menggunakan dana dari APB desa.

“Saya rasa dana yang disiapkan desa cukup sampai tahapan untuk pengujian. Sehingga tidak perlu ada pembiayaan dari para peserta. Untuk Gemblegan dan Mireng karena pelamarnya banyak, kami coba fasilitasi untuk solusinya seperti apa. Kalau dana dari APBD tentu tidak mungkin membantu pembiayaan,” kata dia.

Camat Trucuk, Bambang Haryoko, mengatakan ada 44 lowongan perangkat desa di wilayah Kecamatan Trucuk yang terdiri dari 18 desa. Dari jumlah lowongan itu, ada 485 pendaftar. Soal pembiayaan, Bambang menuturkan tahapan pendaftaran hingga ujian ditanggung menggunakan APB desa.

Terkait jumlah pelamar di Desa Mireng yang mencapai 70-an orang, Bambang menuturkan masih dilakukan pembahasan. “Di Desa Mireng itu tetap kebutuhan ujian dicukupi dari keuangan desa,” katanya.

Camat Karangdowo, Agus Suprapto, mengatakan jumlah pendaftar di Karangdowo mencapai 251 orang dari 49 lowongan perangkat desa. “Untuk sampai tahapan pengujian nanti dicukupi oleh desa. Tidak ada penarikan biaya kepada para pelamar,” tutur dia.