Plus Minus Sistem Data Tunggal E-SIK Kemiskinan Solo

Ilustrasi kemiskinan. (Solopos/Dok)
20 April 2018 05:00 WIB Farida Trisnaningtyas Solo Share :

Solopos.com, SOLO—Terobosan baru program pengentasan kemiskinan yang digagas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Solo Pemerintah Kota Solo dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan. Meskipun demikian, sistem tata kelola data yang tunggal melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) ini dianggap lebih mudah daripada sebelumnya.

Sistem ini mengolah data-data yang dimasukkan berdasarkan hasil home visit oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK). Hasil olahan data base ini akan menentukan status kesejahteraan warga berdasarkan kategori prioritas 1 hingga prioritas 6.

“Data yang sudah diperbarui dan diverifikasi adalah data kemiskinan dan rentan miskin Kota Solo periode Desember 2017. Program E-SIK ini variabelnya lebih banyak dan ada penambahan data yang belum diverifikasi. Akan tetapi, memang masih ada sejumlah kelemahan,” tutur Pokja Data Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Bayu Susilo, kepada Solopos.com, Senin (16/4/2018).

Kelebihannya sistem ini memiliki indikator dan variabel lebih banyak dari sebelumnya untuk penentuan kategori Gakin maupun rentan miskin. Di samping itu, ada pula uji publik data mulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan. Dengan demikian, data warga miskin maupun rentan miskin ini lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Setidaknya ada 23 variabel utama penentu, yakni meliputi perumahan, pemukiman, atau prasarana dasar. Hal ini antara lain mencakup status bangunan tempat tinggal, status lahan tempat tinggal, luas lantai, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, kondisi dinding, jenis atap terluas, kondisi atap, jumlah kamar tidur, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, daya listrik terpasang, penggunaan fasilitas BAB, jenis kloset, tempat pembuangan akhir tinja, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah keluarga.

Di sisi lain, data pada sistem ini jika diekspor atau diunduh dalam file bentuk excel akan merubah angka data di dalamnya. Alhasil, TPKK khususnya tim Pokja Data harus kembali menginput secara manual. Sebagai contoh, ada perubahan angka pada data nomor induk kependudukan (NIK) warga Gakin atau pun rentan miskin saat file diunduh.

Selain itu, belum ada filter otomatis jika terdapat data ganda warga yang masuk Gakin maupun rentan miskin. Alhasil, tim Pokja data mesti memilah lagi seandainya ada kegandaan data.

Di samping itu, pada 2017 data kemiskinan Kota Solo terkaver dalam dua surat keputusan (SK) Wali Kota, yakni SK Wali Kota keluarga miskin (Gakin) dan SK Wali Kota tentang rentan sosial. Dinas Sosial Kota Solo mencatat ada sebanyak 38.125 rumah tangga sasaran (RTS) atau kepala keluarga (KK) yang masuk penduduk miskin. Data ini didapat hingga periode Desember 2017. Sementara warga rentan miskin terdapat 21.826 KK.

Namun demikian, adanya uji publik data warga miskin maupun rentan miskin yang dijadwalkan sejak 4 April hingga 28 April 2018 membuat data ini kian valid dan benar. Terlebih uji publik ini dilakukan mulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan. Ini juga termasuk menyisir warga miskin baru.

“Data yang sudah diverifikasi pada 2017 tidak dilakukan home visit (kecuali yang dikatakan tidak layak). Sedangkan data yang belum diverifikasi 2017 tentu harus home visit sementara data usulan baru warga miskin juga mesti home visit,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu TPKK Danukusuman, Sony, menjelaskan banyak tantangan yang mesti dihadapi saat mendata Gakin dan rentan miskin. Salah satunya adalah harapan masyarakat yang ingin langsung memeroleh bantuan setelah dilakukan pendataan.

“Setiap kali kami datang, warga selalu bertanya mereka mau dapat bantuan apa. Padahal kami juga hanya menjalankan tugas agar nantinya mereka terkaver berbagai layanan yang diberikan baik Pemerintah Pusat, provinsi maupun kota,” paparnya.

Ironisnya, warga baru yang mengajukan diri sebagai Gakin maupun rentan miskin justru bertambah banyak. Ia menilai semua tergantung kepada masyarakat. Padahal semestinya program ini sebagai upaya untuk mendorong mereka keluar dari zona kemiskinan.

“Ada juga yang tak malu-malu minta dimasukkan Gakin. Padahal setelah cek, rumahnya bagus, punya kendaraan. Meskipun ada pula yang protes nama mereka tiba-tiba hilang saat verifikasi dilakukan,” jelasnya.