Desa Pasungan Klaten Batal Beli Ambulans

iIustrasi ambulans (Solopos/M. Ferry Setiawan)
21 April 2018 01:00 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Pemerintah Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Klaten batal membeli ambulans. Pembatalan ambulans senilai Rp115 juta dilakukan Kepala Desa (Kades) Pasungan setelah mengetahui spesifikasi ambulans tak sesuai dengan perencanaan.

Kepala Desa Pasungan, Heribertus Purnama, mengatakan spesifikasi ambulans yang diterimanya masih perlu dilengkapi dengan fasilitas seperti tandu, P3K, oksigen, dan lainnya. Ketimbang pembelian itu bermasalah, ia memutuskan membatalkan pembelian ambulans.

"Spesifikasi yang sata terima baru mobil saja dengan strobo. Tapi instalasi untuk kesehatannya belum. Saya batalkan saja ketimbang bermasalah di akhir," ujar dia, saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Kampung Girimulyo, Kelurahan Gergunung, Klaten Utara, Senin (16/4/2018).

Heri menjelaskan akibat pembatalan itu dana senilai Rp115 juta dari Dana Desa berstatus sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Dana itu dikembalikan ke kas negara.

Keberadaan ambulans, lanjut Heri, penting untuk melayani kepentingan sosial masyarakat. Masyarakat dimudahkan dengan mengantar orang sakit, mengantar jenazah, dan keperluan darurat lainnya. Kendati, di wilayah Pasungan jarang terjadi bencana seperti banjir maupun puting beliung.

"Pernah banjir tapi biasanya cepat surut. Kami malah biasanya mengirimkan bantuan ke luar [desa]," imbuh dia.

Heri menyatakan pembelian mobil ambulans akan dianggarkan kembali pada 2019. Ia juga berencana mengubah nama tak lagi memakai istilah ambulans tetapi mobil tanggap desa atau serupa mobil sosial. Pengubahan nama itu untuk memperluas ruang gerak mobil dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

"Mobil itu nanti bisa dipakai jenguk orang sakit dan lainnya. Penggunanya tak hanya masyarakat Desa Pasung tapi juga di luar desa."

Untuk biaya operasional kendaraan, Heri menyiapkan mekanisme iuran sukarela dari pengguna jasa. Iuran tidak wajib dan tidak ada sanksi jika tidak memberi. Bahkan, jika masuk kategori masyarakat tidak mampu, penggunaan mobil digratiskan.

"Pengemudinya nanti warga sini. Ada beberapa pemuda desa menyatakan siap menjadi sopir secara sukarela. Mobil itu yang bukan keperluan profit tapi pelayanan," beber Heri.