Ngering Klaten Bikin Posko Pengaduan Seleksi Perdes

Ilustrasi perangkat desa. (Solopos/Dok)
25 April 2018 01:00 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN--Warga Desa Ngering, Kecamatan Jogonalan, Klaten membikin posko pengaduan penyimpangan pengisian perangkat desa. Posko tersebut dibentuk merespons imbauan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klaten beberapa waktu lalu.

Untuk mewadahi komplain dan keluhan peserta seleksi, mereka membentuk grup whatsapp beranggotakan warga dan perangkat desa. Inisiator posko pengaduan, Ignas Triyono, mengatakan pembentukan posko didorong atas dasar tidak adanya kanal yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten soal sistem penanganan keluhan. Kanal pengaduan diperlukan untuk pengawasan terkait potensi kecurangan dari serangkaian proses seleksi. Di Ngering, terdapat 19 pendaftar dari dua formasi yang ada.

"Pengawasan seleksi memang harus melibatkan peran serta masyarakat di desa. Maka perlu didorong di setiap desa dibentuk posko pengaduan oleh masyarakat sipil atau BPD [Badan Permusyawaratan Desa]. Jadi peran BPD tidak hanya dalam persetujuan APB Desa tapi juga pengawasan," tutur Ignas, saat ditemui Solopos.com di rumahnya Dukuh Karangasem RT 001/RW 003, Desa Ngering, Kamis (19/4/2018).

Ia menyatakan kerahasiaan identitas pelapor dijamin tidak akan bocor. Pelapor tidak perlu mendatangi posko secara fisik, melainkan menyampaikan keluhan melalui nomor Whatsapp pribadinya +62818261586. Pelaporan melalui jaringan dinilai lebih aman bagi pelapor ketimbang harus mendatangi kantor secara fisik.

"Sekarang tinggal keberanian peserta untuk melapor atau menyampaikan keluhan. Identitas kami jamin tidak akan keluar. Sampaikan saja keluhan berikut lampiran bukti valid seperti gambar, rekaman suara, rekaman video, dan lainnya," beber dia.

Laporan dan keluhan itu, lanjut Ignas, akan dikaji bersama dalam grup. Jika ditemukan dugaan pelanggaran pidana, ia siap melanjutkan ke ranah hukum. Tak hanya itu, semua bentuk komplain itu akan dipetakan dan disampaikan kepada Pemkab Klaten sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pengisian perangkat desa mendatang.

Ignas memandang sistem yang ada masih memungkinkan terjadinya kecurangan bahkan sejak pendaftaran dimulai. Saat pendaftaran, calon peserta harus menyiapkan berkas yang menelan dana hingga Rp1 - Rp1,5 juta. Hal itu dinilai membatasi aksesibilitas bagi orang-orang yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki uang.

"Banyak orang-orang Ngering yang punya kemampuan tapi tidak bisa mendaftar karena enggak punya uang. Yang paling bagus pemberkasan setelah dinyatakan diterima. Belum lagi potensi kecurangan selama ujian dan tahapan selanjutnya," ujar dia.

Pembentukan posko pengaduan belum terlambat mengingat proses seleksi masih panjang. Pengawasan oleh posko juga dilakulan hingga setelah pelantikan.

"Koalisi masyarakat sipil harus membikin kanal untuk pengaduan potensi pelanggaran. Sebab, Pemkab belum menyiapkan kanal serupa," harap dia.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslich, menyatakan sedang membahas rencana pembentukan posko pengaduan seleksi pengisian perangkat desa di tingkat kabupaten. "Pekan depan akan kami bahas dengan teman-teman ARAKK," kata Muslich.