Masyarakat Soloraya Lebih Puas dengan Sekolah Swasta

Ilustrasi sekolah. (Solopos/Whisnu Paksa)
03 Mei 2018 19:15 WIB Septhia Ryantie Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Tingkat kepuasan masyarakat Soloraya terhadap layanan pendidikan di sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Hal itu berdasarkan hasil penelitian  Yayasan Satu Karya Karsa (YSKK) tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan di Soloraya.

Wilayah yang disurvei meliputi Solo, Sukoharjo, Karangnyar, Sragen, Boyolali, Klaten, dan Wonogiri. Kepuasan masyarakat diukur melalui empat aspek yakni pendidik, sarana, prasarana dan pengelolaan, standar isi, proses dan penilaian, serta tingkat pencapaian perkembangan.

Dari survei tersebut kesimpulan yang dihasilkan di antaranya 78,3% masyarakat di wilayah Soloraya menyatakan puas dan sangat puas terhadap layanan pendidikan dinilai dari empat aspek di atas. Namun, hasil lain menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap sekolah swasta justru lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri, yaitu 82,9% untuk sekolah swasta dan 75,9% untuk sekolah negeri.

Direktur YSKK, Suroto, yang akrab disapa Kangsure, menilai hal itu sangat ironis mengingat sekolah negeri sebagai lembaga pelayanan publik yang sepenuhnya dibiayai negara seharusnya memiliki kualitas layanan yang lebih baik dibandingkan sekolah swasta.

“Hasil survei ini ternyata memiliki korelasi dengan fenomena banyaknya sekolah negeri yang mengalami kekurangan murid bahkan regrouping. Tetapi di sisi lain banyak sekolah-sekolah swasta baru yang bermunculan," ujar Kangsure dalam konferensi pers di Resto Playground Tiga Tjeret, Solo, Rabu (2/5/2018).

Menurut Kangsure, salah satu penyebabnya kemungkinan karena sekolah negeri yang sepenuhnya dibiayai negara, termasuk gaji guru dengan berbagai tunjangan yang nilainya jauh lebih tinggi dibanding sekolah swasta. Kondisi ini membuat daya juang dan kreativitas guru dalam melayani siswa menjadi kurang. Gaji tinggi membuat guru merasa berada di zona nyaman.

"Di sisi lain, sekolah swasta jika tidak mampu memberikan pelayanan terbaik dan kreatif tidak akan dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Hasil lain dari penelitian  ini juga menunjukkan aspek sarana, prasarana, dan pengelolaan menjadi aspek dengan tingkat kepuasan masyarakat terendah dibandingkan tiga aspek lainnya, yakni 73%.

“Terkait sarana dan prasarana, kami tidak mengukurnya melalui ketersediaan laboratorium, ruang praktik, dan lain-lain, akan tetapi melalui kebersihan toilet sekolah. Kebersihan toilet sekolah merupakan kebutuhan dasar anak sekaligus media pendidikan perilaku atau karakter anak. Asumsi kami, jika toilet sebagai sarana yang paling tersembunyi saja dijaga dengan baik, hal-hal lain di depan atau di luar juga pasti akan dijaga dengan baik pula,” ungkap Kangsure.

Sementara kalau dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat di lokasi survei, Kabupaten Sragen menempati posisi terendah dan Kabupaten Wonogiri menempati posisi tertinggi. Kangsure menambahkan dengan merujuk pada hasil survei tersebut, pemerintah dan sekolah perlu melakukan upaya meningkatkan kualitas layanan sekolah negeri.

“Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas layanannya yakni memperbaiki cara dan intensitas guru berkomunikasi dengan orang tua murid, membangun sistem tata kelola yang transparan-akuntabel-partisipatif sebagai sebuah kewajiban, menjadikan guru sebagai role model [teladan] dalam sikap dan tutur kata,” kata Kangsure.

Ia menambahkan pemerintah kabupaten/kota perlu mengecek kembali efektivitas penggunaan anggaran pendidikannya. Menurut penelusuran YSKK, Kangsure mengungkapkan masih ada tiga kabupaten yang alokasi dana APBD untuk pendidikan  masih di bawah 20%.

Kabupaten Sragen yang dari hasil survei itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikannya terendah, persentase alokasi dana dari APBD untuk sektor pendidikannya juga paling rendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya, yaitu hanya 14,2%.

Setelah Kabupaten Sragen, ada Kabupaten Boyolali yang dana APBD-nya baru sekitar 15,7%, lalu Kabupaten Sukoharjo yang baru 18,5%. Namun, yang menurutnya juga ironis, yaitu Kabupaten Klaten yang alokasi dana APBD-nya tertinggi, yakni mencapai 27%, justru masuk dalam tiga kabupaten/kota yang tingkat kepuasan masyarakatnya terendah.

Ditemui Solopos.com di SMA Negeri (SMAN) 6 Solo, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo, Etty Retnowati, tidak menampik jika ada penilaian masyarakat tentang layanan pendidikan di sekolah swasta lebih memuaskan dibandingkan sekolah negeri.

“Kalau dari pemerintah tentunya inginnya sekolah negeri harus lebih baik. Tapi memang sekolah swasta lebih leluasa. Karena untuk sekolah-sekolah negeri juga ada banyak peraturan pemerintah yang mengatur dan mengikat, misalnya Permendikbud No. 17/2017 tentang zonasi, dan sebagainya,” ungkap Etty.

Namun, Etty menegaskan upaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan kepada masyarakat terus dilakukan Pemkot Solo. Baik itu dari sisi sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta capaian dan pengembangan.

Dari sisi sarana dan prasarana, sudah ada beberapa sekolah yang direhab atau dibangun terutama untuk pemerataan pendidikan dan zonasi. Disdik juga ada program khusus, yakni rehabilitasi terhadap sistem sanitasi sekolah yang menyasar mayoritas SMPN.

Untuk tenaga pendidik, contohnya mutasi guru yang dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan, mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) atau workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka. “Alokasi anggaran APBD Kota Solo untuk pendidikan pun sudah lebih dari 20%,” katanya.