Ada Sengketa Hasil Ujian, Pelantikan Sekdes Juwiran Klaten Ditunda

Suasana negosiasi tuntutan revisi nilai ujian perangkat Desa Juwiran dengan tim dari Unwidha di kantor Kecamatan Juwiring, Rabu (2/5 - 2018) malam. (Solopos/Cahyadi Kurniawan)
03 Mei 2018 21:15 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com , WONOGIRI -- Pelantikan Sekretaris Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Klaten, hasil pengisian perangkat desa  (perdes) serentak yang sedianya digelar Kamis (3/5/2018) tepaksa ditunda. Hal itu menyusul sengketa hasil ujian setelah ada revisi nilai dari tim penguji.

Sengketa itu bermula ketika salah satu peserta Alvinda Purwoko merasa janggal atas nilai ujian komputernya yang hanya mendapat nilai 9. Padahal, guru komputer di SD swasta di Klaten itu cukup familiar menghadapi soal ujian komputer.

Dari hasil klarifikasi oleh Tim Penguji Perangkat Desa  (TPPD) Universitas Widya Dharma (Unwidha) ditemukan ada dua nilai yang dimasukkan yakni nilai Excel 10 dan Word 13. Dari hasil revisi koreksi, ujian komputer Alvinda bernilai 32 dari semula 9. Sedangkan, pada ujian tulis Alvinda mendapat nilai 38.

Jika nilai keduanya ditotal, ia memiliki nilai 70. Nilai itu lebih tinggi ketimbang peserta yang lebih dahulu ditetapkan sebagai peraih nilai tertinggi, Johan Saputra, dengan nilai 54,5.

Alvinda menuturkan upaya klarifikasi disampaikan kepada Tim Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (TP3D) sejak Minggu. Namun, ia baru menerima laporan itu Selasa.

"Secara fakta ada kesalahan entri data. Nilai saya Excel 10 dan Word 13 belum masuk. Nilai 9 itu baru nilai Power Point. Keputusannya bagaimana, saya ikut keputusan TPPD saja. Kalau mengacu data valid ya mengikuti hasil revisi," tutur dia, saat ditemui wartawan di sela-sela musyawarah antara TPPD Unwidha, TP3D, dan peserta ujian di kantor Kecamatan Juwiring, Rabu (2/5/2018) malam.

Pendapat Alvinda berseberangan dengan keinginan Johan Saputra yang lebih dahulu ditetapkan sebagai Sekdes terpilih. Menurut Johan, kesalahan ada di Unwidha sehingga seharusnya Unwidha bertanggung jawab secara personal kepada peserta yang dirugikan saja, bukan kepada seluruh peserta ujian seleksi perangkat desa.

Ia juga menolak ujian ulang karena hal itu tidak memiliki dasar hukum. Ia meminta panitia tetap melanjutkan keputusan awal soal yang menetapkan dirinya sebagai yang terbaik.

"Unwidha harus bertanggung kepada yang dirugikan. Ini kesalahan tim penguji bukan peserta. Kalau saya diganti, akan muncul image saya dianggap berbuat curang," tutur dia.

Tak hanya itu, ia juga melakukan sejumlah persiapan menyambut pelantikan yang digelar Kamis seperti menyiapkan paikaian dan acara syukuran di rumahnya. Ia mengaku tak tahu berapa biaya yang dihabiskan untuk menggelar syukuran sebab semua ditangani ayahnya.

Jika penetapan dirinya sebagai sekdes dibatalkan, yang ia persoalkan bukan urusan materi, melainkan moral. "Ini urusannya moral. Bagaimana saya menjelaskan kepada masyarakat yang kadung meyakini saya yang terpilih? Sampai malam ini saya juga belum bilang kepada bapak saya soal masalah ini," tutur Johan.

Teledor

Koordinator Kecamatan TPPD Unwidha, Winarno Heru, mengakui kesalahan memasukkan nilai ada di penguji. Penguji keliru memasukkan subnilai ujian komputer ke dalam nilai total. Akibatnya, dua subnilai lain tak dimasukkan.
Ketika dilakukan revisi, ditemukan Alvinda justru menduduki peringkat satu menggeser Johan Saputra yang lebih dulu ditetapkan sebagai nomor satu. Klarifikasi nilai itu baru digelar Rabu (3/2018) siang.

"Sekarang tahap negosiasi dengan peserta yang terlanjur nilainya ditetapkan sebagai yang tertinggi. Saat ini belum ada titik temu," kata Winarno, seusai musyarawah di kantor kecamatan Juwiring, Rabu malam.

Ia menjelaskan langkah selanjutnya akan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan TPPD Unwidha. Hasilnya akan diteruskan kepada TP3D Desa Juwiran. Ia juga meminta agar TP3D berkonsultasi dengan lembaga terkait guna mendapatkan solusi.

Kepala Desa Juwiran, Santoso, mengatakan pelantikan ditunda hanya untuk posisi Sekde. Pada Kamis pagi, pelantikan dilakukan kepada Muh. Andi Prasetyo sebagai Kaur Perencanaan dan M. Arif Syarifudin sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum.