Camat Baki Sukoharjo Kembali Berdinas seusai Kena OTT Pungli

Camat Baki, Sukoharjo, Taufik Hidayat, diperiksa penyidik di Mapolsek Baki, Rabu (23/5 - 2018). (Solopos/Bony Eko Wicaksono)
25 Mei 2018 17:15 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Camat Baki, Sukoharjo, Taufik Hidayat, yang baru saja terkena operasi tangkap tangan  (OTT) tim Polda Jateng terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tower BTS, Rabu (23/5/2016) lalu, sudah kembali bekerja.

Pada Jumat (25/5/2018), Taufik mengikuti rapat lintas sektoral di Kompleks Kantor Pemkab Sukoharjo. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungli izin pendirian tower, penyidik Polda Jateng tidak menahan Taufik Hidayat.

Menurut informasi yang diperoleh Solopos.com, istri Taufik Hidayat dan Pemkab Sukoharjo dalam hal ini Sekda Sukoharjo, Agus Santosa, mengajukan surat permohonan agar Taufik tidak ditahan. Taufik tetap menjabat sebagai Camat Baki  dan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai camat.

“Sudah bekerja [Taufik Hidayat]. Beliau menghadiri kegiatan rapat di Sukoharjo,” kata Sekretaris Camat Baki, Roni Wicaksono, kepada Solopos.com, Jumat (25/5/2018).

Menurut Roni, tidak ada instruksi dari Pemkab Sukoharjo ihwal penunjukan pelaksana tugas (plt) atau pejabat sementara yang mengisi jabatan Camat Baki. Taufik masih memiliki wewenang sebagai camat baik dari aspek pelayanan terhadap masyarakat maupun hal teknis lainnya.

Roni menyatakan pelayanan terhadap masyarakat  tetap berjalan seperti hari biasa. Para pegawai negeri sipil (PNS) bakal melayani masyarakat yang mengurus keperluan administrasi kependudukan seperti legalisasi akta kelahiran atau kematian.

“Pelayanan publik tidak terganggu. Kami tetap melayani masyarakat yang tengah mengurus keperluan administrasi maupun kepentingan lainnya,” ujar dia.

Sebelumnya, penyidik Polda Jateng telah memeriksa sejumlah pejabat di Pemkab Sukoharjo di Kantor Inspektorat Sukoharjo pada Kamis (24/5/2018). Pejabat yang diperiksa berkaitan erat dengan proses perizinan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sukoharjo, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sukoharjo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Sukoharjo hingga Kepala Desa Mancasan.