15 CPNS Jadi Korban Pungli Pejabat Kemenag Solo

Ilustrasi pungutan. (googleimage)
30 Mei 2018 15:15 WIB Muhammad Ismail Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Seorang pejabat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo diduga melakukan pungutan liar  (pungli) terhadap 15 calon pengawai negeri sipil (CPNS). Uang yang dipungut dari 15 CPNS itu mencapai Rp450 juta.

Kasus pungli tersebut saat ini dalam penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo. “Kami menerima laporan dari warga tentang pungli di Kemenag Solo awal Mei. Kemudian saya mengeluarkan surat perintah penyidikan No.Print-012/0.3.11/Fd.1/05/2018 tertanggal 2 Mei,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solo, Teguh Subroto, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/5/2018).

Teguh mengungkapkan kasus tersebut bermula dari seleksi 15 pegawai honorer ketergori II (K2) di Kemenag untuk menjadi CPNS 2015. Kemenag pusat mengumumkan 15 orang tersebut lolos menjadi CPNS. Namun, SK CPNS mereka tidak kunjung keluar sampai setahun kemudian.

“Pejabat Kemenag ini kemudian menjanjikan akan menguruskan SK CPNS secepatnya dengan syarat setiap orang harus membayar uang senilai Rp25 juta. Total uang terkumpul dari 15 orang tersebut senilai Rp375 juta. Kami telah memeriksa 19 orang saksi dalam kasus pungli ini,” kata Teguh.

Teguh menjelaskan setelah uang Rp375 juta itu diterima pejabat Kemenag itu, 15 SK CPNS tersebut keluar. Kemudian pejabat Kemenag itu minta uang lagi kepada 15 CPNS senilai Rp5 juta per orang dengan dalih untuk syukuran. Mereka tak bisa menolak dan memberikan uang itu dengan total Rp75 juta.

“Saya menghitung keseluruhan total uang pungli yang diterima pejabat Kemenag itu senilai Rp450 juta. Setelah kejadian itu, Inspektorat Jenderal Kemenag RI melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Kemenag itu. Pejabat itu mengembalikan uang pungli senilai Rp75 juta,” kata dia.

Pejabat Kemenag yang melakukan pungli, lanjut dia, sampai sekarang belum mengembalikan uang pungli senilai Rp375 juta. Sebanyak 19 saksi yang diperiksa Kejari di antaranya 15 CPNS, satu PNS, dan tiga pejabat struktural Kemenag Solo. Kejari meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan terhitung mulai 28 Mei.

“Kami belum bisa menyebut nama pejabat Kemenag yang melakukan pungli itu sekarang. Nama pelaku pungli baru bisa diungkap setelah resmi menjadi tersangka,” kata dia.

Teguh memaparkan pejabat Kemang yang melakukan pungli dijerat Pasal 12 huruf (e) UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga Pasal 11 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal lima tahun penjara atau denda maksimal Rp250 juta.

Kepala Kemenag Solo, Muslim Umar, mengaku tidak mengetahui terkait kasus pungli yang melibatkan anak buahnya. Kasus tersebut sudah mencuat saat dirinya belum bertugas di Kemenag Solo.

“Seleksi CPNS mulai berlangsung sejak 2013. Sementara pemberkasan seleksi sudah dilakukan sejak 2005. Saya baru menjadi Kepala Kemenag Solo sejak 2016,” ujar Muslim saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu.

Ia mengakui sudah menerima informasi kasus itu dari Kejari Solo. Bahkan, dua pekan lalu ia dipanggil Kejari Solo untuk diperiksa sebagai saksi. Sebanyak 15 SK CPNS sudah diberikan kepada yang bersangkutan pada 2016 tanpa ada pungli. Bahkan sekarang mereka sudah menjadi CPNS sejak 2017.

“Jujur saya tidak tahu pejabat yang dimaksud Kejari telah melakukan pungli. Saya menerima informasi 15 PNS tersebut sekarang bekerja di KUA [Kantor Urusan Agama], Madrasah, dan staf Kemenag,” kata dia.