Korupsi Klaten: Kades Nonaktif Glagahwangi Jalani Sidang Perdana

ilustrasi korupsi. (Solopos/Whisnu Paksa)
07 Juni 2018 17:15 WIB Cahyadi Kurniawan Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Kepala Desa (Kades) nonaktif Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Wuryanto, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi  Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Glagahwangi 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kamis (7/6/2018).

Sidang itu mengagendakan pembacaan surat dakwaan kepada Wuryanto oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten, Ginanjar Damar Pamenang. Wuryanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU No. 39/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Ginanjar menjelaskan temuan kasus korupsi  itu bermula dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejari Klaten terkait indikasi penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemkab Klaten 2015. Saat itu, Pemerintah Desa Glagahwangi menerima bantuan eradikasi pertanian senilai Rp100 juta dan pengaspalan jalan senilai Rp185 juta.

Namun, dalam realisasinya ditemukan kegiatan eradikasi pertanian dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum ada pos anggarannya di APB Desa. Selain itu, pekerjaan pengaspalan jalan diserahkan pengerjaannya ke pihak ketiga tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Tak hanya itu, anggaran kedua kegiatan itu tidak seluruhya digunakan. Namun, oleh Wuryanto, anggaran itu dilaporkan seolah-olah telah digunakan seluruhnya. "Untuk mengelabui, terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak benar atau mark up harga dan membuat kuitansi atau nota palsu. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp131 juta," kata Ginanjar kepada Solopos.com seusai persidangan di Pengadilan Tipikor  Semarang, Kamis.

Penasihat Hukum Wuryanto, Gino, mengatakan sumber permasalahan yang dihadapi Wuryanto adalah dana BKK tidak diterima utuh oleh pemerintah desa. Pengucuran dana itu ada sejumlah potongan berupa pajak sekitar 13 persen dan potongan tak resmi sebesar 10 persen.

Artinya, dana yang diterima pemerintah desa berkurang hampir seperempatnya. "Potongan tak resmi itu saya kira kita semua tahu lah. Ini permasalahan nasional. Belum lagi potongan lain selama pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar," kata Gino saat dihubungi Solopos.com, Kamis.

Jumlah penerimaan dana yang tidak utuh itulah yang memaksa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai bestek. Hal itu kemudian menjadi temuan berupa dugaan mark up harga dan laporan palsu sebagaimana dakwaan yang dibacakan JPU.