Sudah Disahkan, Perda Miras Sragen Belum Berefek

Ilustrasi korban miras (Solopos/Whisnupaksa)
20 Juni 2018 13:35 WIB Kurniawan Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Sragen tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras (Miras) pada Ramadan 2018 tak membuat para penggemar minuman haram itu tiarap.

Informasi yang diperoleh Solopos.com, masih ada warga yang mengonsumsi miras  di tempat acara hajatan tetangga mereka. Padahal dalam Perda diatur larangan mengonsumsi miras di muka umum.

Larangan tersebut diilkuti sanksi berupa pidana penjara tiga bulan dan denda Rp25 juta. "Di Sragen utara masih ada beberapa warga yang minum miras saat hajatan," ujar seorang warga Katelan, Tangen, Sri Wahono, kepada awak media, Selasa (19/6/2018).

Dia menilai belum bertajinya Perda Miras lantaran belum ada sosialisasi masif yang dilakukan Pemkab Sragen. Padahal, menurut dia, mestinya Ramadan lalu bisa menjadi momentum guna menyosialisasikan peraturan baru itu. "Akan lebih baik bila Perda segera disosialisasikan," kata dia.

Wahono curiga masih banyak warga Sragen yang belum paham ihwal substansi dan poin-poin di Perda Miras. "Jangan sampai Pemkab kehilangan momentum penegakan Perda Miras. Padahal banyak pihak yang menyambut baik lahirnya perda tersebut," tegas dia.

Penuturan senada disampaikan Sekretaris MUI Sragen, Moch. Fadlan. Dia melihat belum ada sosialisasi yang cukup ihwal Perda Miras. Padahal substansi perda tersebut cukup signifikan bila dibandingkan kondisi sebelumnya. Ada poin-poin larangan dan sanksi.

Fadlan meminta aparat penegak hukum, baik polisi dan Satpol Pamong Praja (PP) bisa bersikap proaktif dan profesional. Jangan sampai ada orang yang menodai kesucian Idulfitri dengan perbuatan tak pantas. "Kan sudah ada perdanya. Ya harus ditegakkan," kata dia.

Fadlan khawatir bila tidak ada upaya proaktif dari polisi dan Satpol PP, masyarakat akan leluasa minum miras. Apalagi bila sampai miras dioplos dengan zat-zat kimia lain sehingga membahayakan. "Kejadian seperti itu kerap terjadi. Tolong jangan sampai terjadi lagi," seru dia.

Sedangkan eks Ketua Pansus Raperda Miras Sragen, Fathurrohman, menjelaskan begitu disahkan perda bisa menjadi dasar hukum bagi aparat terkait untuk melaksanakannya. Politikus PKB itu sangat mendukung bila Pemkab segera menegakkan Perda Miras.

"Perjuangan untuk melahirkan Perda Miras ini sudah 12 tahun. Begitu kerja keras itu berbuah hasil berupa perda, tolong hargai apa yang telah kami lakukan. Aparat terkait kami minta berani bersikap tegas dengan segera menegakkan ketentuan-ketentuan perda," seru dia.