Jateng Darurat Air dan Sampah, Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat

Peserta mengikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng tahun 2018-2023 di Hotel Alana, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jumat (21/9 - 2018). (Solopos/Iskandar)
22 September 2018 11:45 WIB Iskandar Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono, mengungkapkan Jateng didentifikasi sebagai salah satu daerah di Indonesia yang mengalami krisis air dan sampah. Untuk itu masyarakat diminta peduli terhadap lingkungan.

“Pembenahan lingkungan hidup menjadi pekerjaan rumah (PR) besar saat ini. Sebab di situlah yang menjadi kata kunci bagaimana masyarakat bisa menikmati kesejahteraan kalau lingkungan dan kebutuhan pokok tidak terpenuhi,” ujar dia ketika ditemui di sela-sela acara di Hotel Alana, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jumat (21/9/2018).

Pada Jumat kemarin dia menghadiri acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng tahun 2018-2023 di Hotel Alana.

Selain Sekda Jateng, hadir pada acara itu antara lain Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen; Kepala Bappeda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, perwakilan seluruh daerah di Jateng dan sebagainya.

Sri Puryono berharap pada acara itu banyak masukan, kritik dan banyak penyempurnaan dari masyarakat. Dia menambahkan pernyataan yang dikemukakan utusan dari Mendagri menyatakan saat ini di beberapa tempat hampir terjadi defisit atau krisis air selain itu juga darurat sampah.

Begitu pula dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, banyaknya kemiskinan, pengangguran, masalah pemerataan wilayah juga ada.

Ditanya wilayah di Jateng yang mengalami krisis air, dia mengungkapkan, di Jateng orang melihat kekeringan hanya saat musim kemarau saja. Padahal sebenarnya di daerah-daerah yang musim kemarau tak mengalami kekeringan juga sudah dalam kondisi darurat.

Karena, ujar dia, orang belum bisa memanfaatkan air permukaan dengan baik. Maka dari itu kebijakan prmerintah membangun fasilitas penampung air agar air hujan tidak langsung mengalir ke laut harus mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Karena itu di daerah-daerah harus ada tampungan-tampungan air secara bertahap seperti waduk, dam, bendungan dan sebagainya. Sehingga kalau itu semua bisa dimanajemen dengan baik akan membantu meringankan kesulitan air.

“Jangan sampai nanti masyarakat Jateng mengalami kekurangan atau defisit air. Jadi kebijakan pemerintah dan sebelumnya program Pak Ganjar dan Pak Heru pada waktu itu akan membangun 1.000 embung sudah pas dan ke depan harus ditingkatkan,” kata dia.

Perihal lahan kritis di atas atau di hulu, ujar dia, harus diadakan perbaikan vegetatifnya, upaya sipil teknis bendungan-waduk harus segera dilakukan. Karena upaya ini dinilai mendesak.

Sementara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Taj Yasin mengatakan ke depan pihaknya masih fokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Memang pada periode yang lalu, setiap tahun kemiskinan selalu turun.

Meski demikian, dianggap masih kurang signifikan penurunannya.

“Kita bertekad penurunannya hingga menyentuh single digit. Maka kemudian, kita akan terus memperkuat usaha ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya wirausaha dan industri baru, memberikan perlindungan usaha bagi petani dan nelayan, serta tentu memberikan berbagai bantuan dan stimulan,” ujar Yasin.

Pihaknya akan mewujudkan struktur ekonomi yang andal dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Rencana pembangunan harus terpadu dan serasi di semua tingkatan dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi.

Selain sektor-sektor tersebut, ujar dia, masih banyak yang akan dikerjakan untuk Jateng lima tahun mendatang. Melalui visi, misi, program kerja dan RPJMD 2018-2023 yang disusun, pihaknya mengajak untuk melaksanakan kerja teknokratis dan politis dengan sebaik-baiknya untuk mengakselerasi pembangunan demi kehidupan masyarakat Jateng yang makin sejahtera.