DPRD Wonogiri Reses, Awas Jadi Ajang Kampanye!

Ilustrasi Logo KPU.
23 September 2018 17:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri meminta anggota DPRD yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2019 tak berkampanye saat reses.

Jika nekat, tindakan itu bisa berkonsekuensi hukum karena melanggar ketentuan lantaran menggunakan fasilitas negara. Penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye merupakan pelanggaran.

Bawaslu bakal mengawasi mereka secara ketat. Informasi yang dihimpun Solopos.com, Minggu (23/9/2018), sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Wonogiri mencalonkan kembali sebagai legislator daerah maupun provinsi.

Mereka berasal dari seluruh partai yang memiliki wakil di parlemen, yakni PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, dan Gerindra. Mereka masih memiliki dua agenda reses pada Desember 2018 dan satu kali pada masa Januari-13 April 2019..

Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub, kepada Solopos.com, Minggu, mengatakan kegiatan reses rawan dijadikan ajang kampanye. Pada kegiatan tersebut legislator bertemu dengan para konstituen.

Tidak menutup kemungkinan mereka akan memanfaatkan momentum tersebut sebagai ajang kampanye, yakni mengarahkan konstituen untuk kembali memilih mereka pada Pemilu Legislatif, 17 April 2019 mendatang.

Hal itu memungkinkan karena pada reses mendatang bertepatan pada masa kampanye. Kampanye Pemilu Legislatif 2019 dijadwalkan 23 September 2018-13 April 2019.

Ali mengingatkan kampanye saat reses merupakan pelanggaran aturan Pemilihan Umum (Pemilu) karena legislator sekaligus calon anggota legislatif (caleg) bersangkutan dapat dipastikan menggunakan fasilitas negara.

“Reses itu menggunakan anggaran daerah, itu termasuk fasilitas negara. Kalau nekat berkampanye saat reses, konsekuensinya bisa kena sanksi karena melanggar ketentuan Pemilu,” kata Ali.

Penelusuran Solopos.com, larangan penggunaan fasilitas negara oleh pelaksana, peserta, maupun tim kampanye diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Sanksi atas pelanggaran tersebut diatur pada Pasal 285 UU yang sama.

Pasal 285 pada pokoknya menyebutkan sanksi untuk pelanggar atas ketentuan Pasal 280, yakni pembatalan nama caleg dalam daftar pemilih tetap (DCT) dan pembatalan penetapan caleg sebagai calon terpilih.

Oleh karena itu, lanjut Ali, Bawaslu akan mengawasi para caleg petahana dengan ketat saat reses. Selain itu Bawaslu akan mengingatkan mereka secara langsung melalui surat agar tak berkampanye saat reses. Langkah itu untuk mencegah mereka melanggar hukum.

Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno, meyakini para legislator yang kembali mencalonkan diri tidak akan berkampanye saat reses. Menurut dia, anggota DPRD sudah mengetahui apa yang boleh dilakukan, hal yang tak boleh dilakukan, dan konsekuensinya jika melanggar ketentuan saat reses.

Politikus PDIP itu menilai para Anggota DPRD memiliki komitmen kuat untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan.

“Kami sudah berkomitmen untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik di sisa masa jabatan ini. Pencalegan tak akan mengganggu. Soal reses, nanti Setwan [Sekretariat Dewan] juga akan mengawasi untuk memastikan kami tak berkampanye,” ucap Setyo.