Pendidikan Wonogiri: Mogok Kerja, GTT Beri Pelajaran Buruk kepada Siswa

Pengumuman mogok kerja GTT/PTT terpasang di salah sekolah di Wonogiri, Senin (8/10 - 2018). (Istimewa)
15 Oktober 2018 18:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Kalangan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) Wonogiri yang menentang instruksi mogok kerja tetap bekerja seperti biasa meski ada instruksi mogok pada Senin (15/10/2018).

Mereka yang tetap bekerja berpendapat mogok kerja justru memberikan pelajaran yang tidak baik kepada siswa.

Sikap mereka kali ini ditunjukkan lebih terbuka dibanding saat aksi mogok awal pekan lalu. Salah satu GTT, Fn, kepada Solopos.com, Senin, mengaku tak menjalankan instruksi Koordinator Daerah (Korda) Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Wonogiri untuk mogok kerja pada 15-31 Oktober.

Bahkan, lelaki 42 tahun itu dan rekannya tak khawatir lagi akan mendapat sanksi dari organisasi. Mereka tetap mengajar dengan pakaian dinas seperti biasa. Hanya, dia tak ingin menunjukkan sikapnya itu secara frontal.

Mereka juga tetap mengajar saat ada instruksi mogok kerja pada Senin-Selasa (8-9/10/2018) lalu. Saat itu Fn dan lainnya mengajar melalui perantara ketua kelas.

Sementara dia hanya di ruang guru. Selain itu dia hanya mengenakan kaus dan sandal jepit. Hal itu agar mereka tak ketahuan pengurus organisasi.

“Saya tetap konsisten dengan pendirian saja, tetap mengajar. Kalaupun ke depan ada instruksi mogok kerja lagi, saya akan tetap bekerja memenuhi tanggung jawab,” kata Fn.

Menurut dia, mogok kerja sama halnya memberi pendidikan tak baik kepada siswa. Siswa bisa meniru tindakan guru mengingat guru merupakan sosok yang harus digugu atau dipercaya dan ditiru atau diikuti.

Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari mereka ikut mogok belajar saat diminta mengerjakan tugas atau lainnya.

“Jangan salahkan siswa jika suatu saat nanti mereka mogok tak mau mengerjakan tugas. Bahkan, bisa jadi tak mau masuk sekolah. Lebih menyakitkan lagi saat tak masuk sekolah, siswa bilang karena diajari guru. Kalau sampai terjadi, ironis sekali,” imbuh pria yang sudah menjadi GTT selama lebih dari 10 tahun itu.

Dia melanjutkan sudah semestinya seorang guru, apa pun statusnya kepegawaiannya, berpegang pada tanggung jawab dan kewajiban mendidik generasi bangsa.

Menurut dia, memenuhi tanggung jawab tak akan membuat insentif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) disetop. Dia meyakini pemberian insentif tak berkaitan dengan organisasi GTT/PTT.

Keterkaitannya hanya sebatas koordinasi karena posisi organisasi adalah mitra Pemkab. Hal itu diperkuat pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Siswanto, bahwa pihak yang berwenang mencoret GTT/PTT sebagai penerima insentif hanya Bupati.

Selain itu, pemberian insentif berdasar kinerja, bukan ikut tidaknya mogok kerja. “Sudah banyak GTT yang menyadari hal itu sehingga mereka tetap mengajar. Kali ini GTT yang tak menjalankan instruksi lingkupnya se-kabupaten, bukan hanya di kecamatan tertentu,” ucap Fn.

GTT lainnya yang tetap bekerja, Ad, mengaku tak khawatir mendapat sanksi dari organisasi, khususnya terkait pemberian insentif. Perempuan 30 tahun itu sudah memahami pemberian insentif berdasar kinerja dan pencoretan GTT sebagai penerima insentif hanya bisa dilakukan Bupati, bukan organisasi.

Salah satu kepala SD di Wonogiri, Hto, menginformasikan enam GTT dan dua PTT di dua sekolah tempatnya bekerja tetap mengajar. Kegiatan belajar mengajar (KBM) pun bisa berjalan seperti biasanya.

Dia berharap GTT/PTT tetap masuk kerja berjuang di dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Dia meminta GTT/PTT mendasarkan pengabdian pada niat tulis.