Daftar Pemilih Tetap Boyolali Bertambah 26.900 Pemilih

Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin (tengah) memimpin rapat pleno penetapan DPTHP-2 di Front One Hotel, Desa Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Senin (12/11 - 2018). (Solopos/Nadia Lutfiana Mawarni)
12 November 2018 20:35 WIB Anik Sulistyawati Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI - Daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Boyolali untuk pemilu presiden (Pilpres) April 2019 meningkat sebanyak 26.900 pemilih. Total, kini Boyolali memiliki 810.977 pemilih yang telah disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Sebelumnya, Boyolali tercatat sebanyak 784.077 pemilih dalam DPTHP-1.

Pengesahan DPTHP-2 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-2 di Front One Hotel, Kompleks Galeria Airport, Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Senin (12/11/2018) pagi. Rapat dipimpin Ketua KPU, Ali Fahrudin, serta dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), perwakilan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), dan perwakilan partai politik peserta pemilu.

Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Boyolali, Pardiman, mengatakan dari total 810.977 DPTHP-2, sebanyak 31.258 di antaranya merupakan pemilih baru yang didasarkan atas data dari KPU Pusat dan peningkatan jumlah perekam KTP Elektronik (KTP-el).

“Penambahan jumlah pemilih juga merupakan dampak dari Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang diluncurkan KPU pusat selama Oktober yang memungkinkan pemegang hak pilih mengecek data diri dalam DPT baik secara langsung maupun daring,” ujar Pardiman seperti dikutip reporter Solopos.com, Nadia Lutfiana Mawarni.

Lebih lanjut, Pardiman mengatakan penambahan DPT sebagian besar disebabkan oleh jumlah pemilih pemula yang meningkat, juga alih status warga negara, misal pensiunan TNI yang kemudian memiliki hak pilih. Meski demikian, penambahan DPT ini tidak akan memengaruhi jumlah TPS yang ada di Kota Susu. KPU memastikan seluruh pemilih tersebar secara merata di seluruh TPS di 19 kecamatan.

“Kita buat maksimal di tiap TPS mendekati 300, tapi tidak akan ada yang lebih,” imbuhnya. Penambahan TPS, imbuh Pardiman, akan berdampak pada pembengkakan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Untuk diketahui satu TPS membutuhkan tujuh orang petugas KPPS dan dua petugas perlindungan masyarakat (Linmas).

Bisa Berubah

Data hasil Pleno DPTHP-2 masih dimungkinkan berubah jelang Pemilu nanti. Pardiman mengatakan tidak ada batasan jumlah penyempurnaan data. “Dimungkinkan ada tahap ketiga, semua keputusan menunggu hasil rapat pleno di KPU Pusat Kamis [15/11/2018] nanti,” katamya. Namun, jika dalam rapat tersebut semua pihak termasuk termasuk partai politik telah menyetujui, DPTHP-2 akan langsung disahkan menjadi DPT.

Menanggapi peningkatan jumlah pemilih dalam DPTHP-2, Bawaslu akan melakukan pencermatan dan sinkronisasi data dengan yang dimiliki KPU. Sebab, setelah DPTHP-1 sebagian data yang dimiliki Bawaslu berasal dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Perbedaan sumber data ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari seperti pembeludakan pemilih melebihi 300 meski sudah diantisipasi. Termasuk mengantisipasi adanya pemilih khusus (DPK).