Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Sukoharjo Berkurang Rp40 Miliar, Ini Buktinya

Ilustrasi pajak. (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
20 November 2018 20:27 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemkab Sukoharjo mampu mengurangi jumlah piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp40 miliar dalam kurun waktu enam tahun. Saat ini, jumlah piutang PBB masih senilai Rp9,9 miliar.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo, Sumini, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (15/11/2018). Pembayaran PBB dialihkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke Pemkab Sukoharjo senilai Rp50 miliar sejak 2012. Otomatis, piutang PBB tersebut menjadi tanggungan Pemkab Sukoharjo.

“Jumlah piutang berkurang Rp40 miliar selama enam tahun. Ini capaian paling signifikan dibandingkan daerah lain di wilayah Soloraya,” kata dia, Kamis.

Ada beberapa kendala teknis penagihan pembayaran PBB terhadap wajib pajak. Tidak ada data wajib pajak yang belum melunasi PBB. Misalnya, data identitas diri, alamat dan nomor objek pajak (NOP). Sehingga, ia kesulitan menagih wajib pajak yang belum melunasi PBB.

Namun, Sumini tetap berupaya dengan berbagai cara untuk menelusuri dan mencari data valid wajib pajak yang belum melunasi PBB. “Kami akan cross check data wajib pajak dengan berkoodinasi dengan pemerintahan desa/kelurahan. Mereka memahami data identitas diri wajib pajak di wilayahnya masing-masing,” ujar dia.

Sumini menambahkan PBB merupakan salah satu pajak daerah yang menyumbang kontribusi terbesar untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sukoharjo. Pajak daerah lainnya yang menyumbang kontribusi untuk PAD seperti pajak penerangan jalan (PPJ) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hingga Oktober, realisasi PBB telah melampaui target yakni Rp32 miliar. Sementara target PBB pada 2018 senilai Rp28 miliar. “Intinya realisasi PBB sudah melampaui target. Kami bakal mengevaluasi capaian PBB pada akhir Desember untuk menentukan target pada tahun depan,” papar dia.

Sumini menambahkan kawasan Solo Baru yang menjadi pusat bisnis di Kabupaten Jamu menjadi daerah potensial penyumbang pemasukan PAD Sukoharjo. .Ada tiga jenis pajak daerah yang berpotensi tinggi di kawasan Solo Baru yakni pajak hotel, restoran dan hiburan.