Bupati Sri Mulyani Jamin Suap Jabatan Tak Terulang di Klaten

Bupati Klaten, Sri Mulyani, berbincang dengan pembuat produk kapal layar berbahan limbah batok kelapa di salah satu stan peserta Pameran Ekonomi Kreatif di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Selasa (23/10 - 2018). (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
22 November 2018 19:15 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Bupati Klaten, Sri Mulyani, menjamin proses promosi dan pengisian jabatan di Klaten bebas dari suap. Terkait masih ada persepsi suap promosi jabatan di Klaten, Mulyani meyakini persepsi tersebut perlahan hilang.

Hal itu disampaikan Mulyani menanggapi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/11/2018). Hasil survei itu menyebutkan 51% pegawai Pemkab Klaten masih memercayai suap/gratifikasi memengaruhi kebijakan karier di instansi mereka.

Mulyani menjelaskan survei dilakukan pada 2017. Saat itu dirinya masih menjabat pelaksana tugas (plt) Bupati Klaten setelah Bupati Klaten, Sri Hartini, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap promosi jabatan akhir Desember 2016 lalu. Mulyani dilantik menjadi bupati pada November 2017.

“Pada 2017 itu saya belum pernah sekalipun melakukan pelantikan pergeseran, promosi, atau pengisian jabatan di Klaten. Jadi, mungkin survei itu dilakukan atas dasar pemikiran ASN yang masih terbawa dengan pola di 2016,” kata Mulyani saat ditemui di Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Klaten Kamis (22/11/2018).

Mulyani menegaskan Pemkab Klaten di bawah kepemimpinannya bertekad menghilangkan suap promosi jabatan di Klaten.

“Saya tidak bisa mengubah situasi dan kondisi yang sudah menjadi bagian buruk Klaten setelah OTT 2016. Namun, saya bertekad terhadap seluruh jajaran tentunya apa yang sudah terjadi itu harus dihilangkan. Memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tentu kami diragukan, tetapi kami bertekad apa yang sudah terjadi menjadi pelajaran yang sangat berharga dan insyaallah tidak akan kami ulangi lagi,” kata Mulyani.

Terkait promosi dan pengisian jabatan di Klaten, Mulyani menuturkan dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Proses pengisian jabatan dengan tahapan uji kompetensi melalui tim independen melibatkan perguruan tinggi. 

Disinggung masih ada persepsi dari ASN serta masyarakat soal suap promosi jabatan, Mulyani meyakini secara perlahan persepsi tersebut akan hilang. “Waktu yang akan membuktikan. Omongan tidak hanya bisa sekadar omongan. Tetapi proses yang akan mengubahnya,” kata Mulyani.

Sekretaris Komisi I DPRD Klaten, Sunarto, mengatakan ada atau tidaknya suap promosi jabatan tergantung dari para ASN. Ia mengatakan selama ASN memiliki mental untuk bekerja profesional suap promosi jabatan tak bakal terjadi. 

“Survei itu kan dilakukan kepada mereka sendiri para ASN. Makanya, ya kembali lagi kepada mereka jangan berpikiran dan mencoba untuk mendapatkan jabatan tertentu harus menyuap. Bekerja saja secara profesional,” ungkapnya.

Koordinator Aliansi Rakyat Antikorupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih, menyatakan prihatin dengan kondisi Klaten terkait hasil SPI 2017. Soal mekanisme pengisian jabatan yang sudah dilakukan dengan uji kompetensi, ia menilai hal tersebut tak menjamin bersih dari suap.

“Karena kewenangan mutlak ada di bupati. Asesor hanya merekomendasikan saja. Agar tidak terjadi suap, seleksi dilakukan secara terbuka dan hasilnya dipublikasikan,” jelas dia.