Bintek Kades Sragen, DD dan ADD: Berkah atau Musibah?

ilustrasi dana desa. (Solopos/Dok)
20 Desember 2018 12:20 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Sebanyak 196 kepala desa (kades) di Kabupaten Sragen mengikuti bimbingan teknis (bintek) di Hotel Alana Solo, Colomadu, Karanganyar, Rabu-Jumat (19-21/12/2018).

Bintek tersebut dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sragen Dedy Endriyatno pada Rabu (19/12/2018) malam. Dalam pembukaan tersebut Wabup mewanti-wanti dalam pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) karena bisa jadi berkah manakala dikelola dengan baik dan benar dan jadi musibah bila dikelola dengan tidak baik dan tidak benar.

“Sekarang paradigma pembangunan desa itu berubah. Dulu namanya Membangun Desa, artinya desa sebagai objek pembangunan. Setelah muncul UU Desa, paradigmanya berubah menjadi Desa Membangun, artinya desa menjadi subjek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Atas dasar inilah mindset kepala desa harus berubah, salah satunya dengan peningkatan kapasitas lewat bintek tersebut,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com, Kamis (20/12/2018).

Dedy berharap kades memiliki narasi tentang cara membangun desa. Konsekuensi perubahan paradigma itu, kata dia, ada DD dan ADD. Dia menyampaikan DD dan ADD itu bisa jadi berkah atau musibah itu tergantung bagaimana pengelolaan oleh kades dan perangkat desa masing-masing.

“Buktinya banyak kades yang tersandung kasus hukum ketika pengelolaan DD atau ADD tidak sesuai regulasi. Mereka yang tersandung itu ada dua kemungkinan, yakni karena ketidakpahaman atau kesengajaan. Nah, ketidakpahaman tentang regulasi itu diatasi dengan adanya bintek atau peningkatan kapasitas ini,” tuturnya.

Kasubag Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Setda Sragen, R. Rudi Hartanto, mengatakan materi bintek berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018. Selain itu, ada materi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

“Peserta bintek kades diikuti 196 desa dan anggarannya dari ADD,” tuturnya.