April, 12 Jabatan Kepala Desa di Simo Boyolali akan Kosong

Ilustrasi pemilihan kepala desa (kades) (Solopos/Dokumentasi)
03 Januari 2019 10:59 WIB Nadia Lutfiana Mawarni Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI - Pelaksanaan Pemilu 2019 akan dibarengi dengan kekosongan jabatan kepala desa di Simo, Boyolali. Total dari 13 desa ada 12 kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada April 2019.

“Hampir semua kades jabatannya habis, kecuali di Desa Temon,” ujar Camat Simo, Sumarno, saat berbincang dengan reporter Solopos.com, Nadia Lutfiana Mawarni di ruang kerjanya, belum lama ini.

Seluruh kepala desa telah menjabat selama empat tahun kecuali di Desa Temon yang masa jabatannya baru dua tahun. Dia menambahkan, rata-rata masa jabatan kades habis pada 18 April atau sehari setelah pelaksanaan kompetisi elektoral.

Sumarno menambahkan untuk mengantisipasi kondisi ini dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan menjadi pejabat sementara hingga kepala desa baru terpilih. “Pejabat sementara nanti berasal dari ASN nonguru dan nonkesehatan,” imbuhnya.

Dengan begitu masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pelayanan di desa selama masa kekosongan Kades. Pemilihan pejabat sementara Kades juga dipastikan tidak mengganggu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Pemerintah Kecamatan masih menunggu jadwal pasti pemilihan Kepala Desa yang direncanakan berlangsung serentak di Boyolali. Meski belum menerima jadwal, dipastikan pemilihan Kades baru akan berlangsung pasca Pemilihan Umum 2019. Untuk menuju ke sana sejumlah desa bahkan telah mempersiapkan perangkat komputer. “Ada wacana pemilu kepala desa akan menggunakan sistem elektronik,” tambah dia.

Pemilu Kepala Desa yang akan berlangsung pasca Pilpres dan Pileg direspons positif oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Simo. Anggota Divisi SDM Panwascam Simo, Nur Fauzan, mengatakan pemilu Kades harus dilaksanakan dengan jujur dan bersih. Meski memiliki panitia tersendiri, waktu yang berdekatan dikhawatirkan dapat menyeret netralitas. “Dikhawatirkan juga ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah Pilpres berlangsung, terutama dari kubu yang kalah,” ungkap Nur, belum lama ini.

Nur menambahkan meski hanya di tingkat desa, efek Pilpres dimungkinkan tetap terasa dalam Pilkades nanti. Dia mengimbau agar masyarakat tetap dapat menyikapinya dengan bijaksana. “Meski hanya tingkat desa, pemilihan harus tetap dilandasi dengan kejujuran dan keadilan,” imbuh dia.