Di 9 SMP Ini, Siswa Baru Diberi Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis

Ilustrasi transaksi seragam sekolah di salah satu lapak pakaian. (Antara)
07 Januari 2019 15:00 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN – Siswa baru SMP di wilayah perbatasan akan mendapatkan seragam dan perlengkapan sekolah gratis.

Program itu digulirkan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk memperbanyak jumlah peserta didik di sekolahan-sekolahan di kawasan perbatasan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Sri Nugroho, mengatakan Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan anggaran untuk pengadaan seragam sekolah, tas, serta sepatu bagi siswa baru yang mendaftar dan diterima sekolahan-sekolahan di kawasan perbatasan.

Penyediaan perlengkapan sekolah yang dibagikan gratis itu didanai APBD Kabupaten Klaten. “Kepastian nilai anggaran di APBD tergantung nanti jumlah siswa yang diterima setiap sekolahan di kawasan perbatasan,” kata Sri Nugroho saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (6/1/2019).

Program itu diterapkan di sembilan SMP negeri di kawasan perbatasan. Selain sekolahan di perbatasan kabupaten, program itu digulirkan di sekolahan-sekolahan di kawasan perbatasan antarkecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.

Sekolahan-sekolahan tersebut adalah SMPN 2 Prambanan, SMPN 2 Bayat, SMPN 3 Cawas, SMPN 3 Jatinom, SMPN 3 Gantiwarno, SMPN 2 Polanharjo, SMPN 3 Manisrenggo, SMPN 3 Tulung, serta SMPN 3 Karanganom.

Sri Nugroho menjelaskan program ini digulirkan di sekolahan perbatasan antarkecamatan yang selama ini jumlah muridnya minim, yakni SMPN 3 Karanganom yang berlokasi di perbatasan antara Kecamatan Karanganom dan Kecamatan Ceper.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sekolah.data.kemdikbud.go.id, jumlah siswa di SMPN 3 Karanganom 58 orang yang terbagi menjadi tiga rombongan belajar. “Di Kecamatan Karanganom itu ada empat sekolahan. Ini jadi masalah yang harus kami selesaikan,” kata dia.

Pakaian seragam dan perlengkapan sekolah dibagikan gratis untuk menambah daya tarik bagi calon siswa agar mau mendaftar ke sekolahan-sekolahan tersebut. Program itu menjadi salah satu cara mewujudkan pemerataan jumlah siswa baru dan mengefektifkan sistem zonasi sekolah.

Agar masyarakat bergairah menyekolahkan anak-anak mereka di sekolahan-sekolahn itu sehingga sekolahan-sekolahan itu tidak ketinggalan dari sekolahan yang lain,” ujar dia.

Ihwal pemerataan siswa di sekolahan-sekolahan di Kabupaten Klaten, Sri Nugroho menuturkan segera menggelar rapat koordinasi dengan kepala sekolah agar ada kolaborasi antarsekolah untuk pemerataan siswa.

Para pengelola sekolahan harus saling memberi, jangan sampai ada persaingan mendapatkan siswa baru. Kalau pengelola sekolahan mengandalkan ego, misalnya hanya mengejar penambahan kelas, sekolahan yang kekurangan siswa tidak akan bisa maju. Perlu pemerataan siswa, misalnya enam rombongan belajar untuk membangun sekolah yang ketinggalan.

Terkait zonasi sekolah dalam PPDB SMP tahun ajaran 2019/2020, Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Klaten, Lasa, mengatakan Dinas Pendidikan masih menunggu kepastian aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Apakah nanti akan diserahkan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kami masih menunggu. Kalau kembali diserahkan kepada pemerintah kabupaten, kemungkinan zona yang sebelumnya diterapkan akan ada perubahan,” kata Lasa.