PKL Jl. Diponegoro Sragen Kena Proyek Double Track Minta Direlokasi

PKL masih berjualan di Jl. Diponegoro, Sragen, meski sudah ada papan larangan, Minggu (6/1/2019). (Solopos - Moh. Khodiq Duhri)
09 Januari 2019 11:15 WIB Moh Khodiq Duhri Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Paguyuban pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Diponegoro Sragen yang terdampak proyek jalur rel ganda (double track) mendesak Pemkab menyediakan lahan untuk berjualan bila mereka tidak diizinkan beroperasi di kawasan tersebut.

Kabar rencana sterilisasi PKL di Jl. Diponegoro sudah sampai ke telinga pedagang. Pemkab sudah memasang papan pengumuman larangan berdagang di kawasan itu. Namun, hingga kini belum ada tatap muka antara PKL dengan Pemkab Sragen untuk membahas hal itu.

"Pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan kalau harus mengosongkan Jl. Diponegoro. Penggusuran PKL adalah hak Pemkab Sragen. Tapi, kami ingin Pemkab Sragen juga memperhatikan nasib PKL. Mereka berjualan untuk mencari makan. Kalau mau digusur mestinya kami juga disediakan lahan di tempat lain untuk berjualan," terang Penasihat Paguyuban PKL Jl. Diponegoro Sragen, Henry Sukoco, kepada Solopos.com, Senin (7/1/2019).

Henry menjelaskan total ada 36 pedagang yang terdaftar sebagai anggota paguyuban PKL Jl. Diponegoro. Setiap tanggal 17, para PKL ini biasa berkumpul untuk menyelenggarakan arisan bulanan. Kabar mengenai rencana sterilisasi PKL di Jl. Diponegoro sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan pedagang.

Henry mengakui sebagian pedagang waswas dengan rencana ini. Sebagian dari mereka bahkan sudah menutup lapak karena khawatir akan digusur.

"Kalau PKL di Jl. Diponegoro benar-benar akan dibubarkan, dalam arti tidak disediakan tempat lain untuk berjualan, kami akan lakukan banyak cara untuk memperjuangkan yang terbaik bagi kami," tegas Sukoco yang sehari-hari bekerja sebagai pengacara ini.

Sesuai UU No. 23/2007 tentang Perkeretapian, jarak antara bangunan permukiman atau tempat usaha dengan rel minimal enam meter. Sementara bangunan PKL itu rata-rata hanya berjarak tiga meter dari rel KA.

Para PKL ini pun diminta bersiap untuk mengemasi lapak dan tenda karena kawasan itu harus netral dari aktivitas warga. Saat ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen sudah mengajukan uang ganti rugi (UGR) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pengguna tanah. UGR itu akan diberikan kepada para PKL, pemilik los dan kios di pinggir rel KA Jl. Diponegoro.

"Bagi pedagang, mau ada UGR atau tidak, yang penting kami ingin tetap memiliki lahan untuk berjualan. Kalau pedagang dikasih UGR, tapi tidak dikasih tempat untuk berjualan, itu sama saja ingin mematikan ekonomi pedagang," papar Henry.

Henry mengakui dirinya pernah berembuk dengan pejabat Pemkab Sragen terkait nasib PKL Jl. Diponegoro. Kabarnya, Pemkab Sragen menyediakan lahan tak jauh dari GOR Taruna untuk merelokasi PKL di Jl. Diponegoro. Akan tetapi, hingga kini belum ada kepastian terkait rencana itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sragen Untung Sugihartono belum bisa memastikan terkait aspirasi PKL Jl. Diponegoro yang meminta direlokasi ke tempat lain. Saat ini, Disperindag baru fokus mencarikan lahan untuk merelokasi 77 kios renteng di Pasar Bunder yang terdampak proyek double track KA.