9 Desa Rawan Konflik dalam Pilkades Serentak Karanganyar

Kabag Pemerintahan Desa Setda Karanganyar, Timotius Suryadi, menunjukkan sampel surat suara di Pilkades serentak di ruang Podang kompleks Setda Karanganyar, Selasa (8/1/2019). - Ponco Suseno
11 Januari 2019 18:35 WIB Ponco Suseno Karanganyar Share :

KARANGANYAR – Sembilan desa di Karanganyar dinilai rawan konflik saat pemilihan kepala desa (pilkades) serentak digelar di Bumi Intanpari, Rabu (20/2/2019). Selain menyiapkan pengamanan, petugas Polri/TNI juga siap mewaspadai aksi botoh yang dinilai dapat mencederai pesta demokrasi.

Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, jumlah desa di Karanganyar mencapai 162 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 desa menyelenggarakan pilkades serentak 2019. Sebanyak 145 desa penyelenggara pilkades itu tersebar di 16 kecamatan dengan jumlah calon kepala desa (cakades) mencapai 446 orang. Pilkades dapat digelar desa saat jumlah cakades minimal berjumlah dua orang dan maksimal berjumlah lima orang di setiap desa.

Masing-masing kecamatan yang menyelenggarakan pilkades serentak, seperti Kecamatan Jatipuro (26 cakades), Kecamatan Jatiyoso (18 cakades), Kecamatan Jumapolo (34 cakades), Kecamatan Jumantono (25 cakades), Kecamatan Matesih (23 cakades), Kecamatan Tawangmangu (20 orang), Kecamatan Ngargoyoso (27 cakades), Kecamatan Karangpandan (23 cakades), Kecamatan Tasikmadu (25 cakades), Kecamatan Jaten (33 cakades), Kecamatan Colomadu (32 cakades), Kecamatan Gondangrejo (40 cakades), Kecamatan Kebakkramat (28 cakades), Kecamatan Mojogedang (35 cakades), Kecamatan Kerjo (29 cakades), dan Kecamatan Jenawi (28 cakades).

“Setiap desa yang menyelenggarakan pilkades serentak memperoleh bantuan keuangan beragam, mulai Rp57 juta hingga hampir Rp200 juta. Kebutuhan anggaran paling banyak berada di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten dengan Rp180 juta. Dari desa penyelenggara pilkades serentak, ada sembilan desa yang jumlah cakadesnya lebih dari lima orang [Menjing, Jenawi; Ngringo, Jaten; Paseban, Jumapolo; Kedungjeruk; Mojogedang; Baturan dan Tohudan, Colomadu; Bulurejo dan Rejosari, Gondangrejo; Puntukrejo, Ngargoyoso]. Di desa-desa tersebut otomatis tergolong rawan [terjadinya konflik],” kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Setda Karanganyar, Timotius Suryadi, saat ditemui wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2019 di ruang Podang kompleks Setda Karanganyar, Selasa (8/1/2019).

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan pemetaan daerah rawan perlu dilakukan guna mewujudkan pilkades berkualitas. Berbagai hal yang perli diperhatikan saat pilkades serentak, seperti memastikan jumlah pemilih suara, jumlah pendaftar, pencermatan kartu undangn, dan lain sebagainya.

“Jumlah cakades yang lebih dari lima orang dikerucutkan terlebih dahulu dengan menggelar ujian tertulis. Maksimal lima calon di setiap desa. Pastikan juga jangan sampai ada hoaks yang dapat mengganggu pilkades serentak. Bagi kami, sapa wae sing menang, ora masalah,” katanya.

Kapolres Karanganyar, AKBP Catur Gatot Efendi, mengatakan pilkades serentak menjadi tolok ukur awal menjelang berlangsungnya Pemilu 2019. Di setiap tempat pemungutan suara (TPS) bakal dijaga empat petugas.

“Semoga saat ujian teori bagi sembilan desa yang jumah cakadesnya melebih lima orang, menjaga sportivitas. Tak ada friksi atau gesekan. Bagi yang kalah harus legawa. Kami juga akan mengantisipasi adanya botoh. Kami sarankan tak perlu ada botoh di desa penyelenggara pilkades. Polisi akan menindak tegas botoh yang ketahuan beraksi saat pilkades serentak,” katanya.

Komandan Kodim (Dandim) 0727/Karanganyar, Letkol (Inf) Muhammad Ibrahim Mukhtar Maksum, mengharapkan setiap cakades dapat memerhatikan pendukung guna mendukung pelaksanaan pilkades serentak yang lancar dan damai.

“Jangan sampai kerukunan yang sudah terjalin di desa ini rusak. Calon kades tak perlu menggunakan massa pendukung dari organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan silat,” katanya.