Kubu Jokowi Persoalkan Kampanye Ganti Presiden di Tabligh Akbar 212 Solo

Peserta tablig akbar PA 212 berkumpul di kawasan Gladak Solo, Minggu (13/1 - 2019). (Solopos/M. Ferri Setiawan)
13 Januari 2019 21:37 WIB Ichsan Rachman Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Tim Kampanye Daerah (TKD) Solo Jokowi-Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tegas melihat pergerakan massa Tabligh Akbar Alumni 212 di Gladak, Solo, Minggu (13/1/2019) pagi. Menurutnya, izin acara itu bukan untuk kampanye, namun ada indikasi materi politik di dalamnya.

Ketua TKD Solo Jokowi Maruf, Her Suprabu, saat dihubungi Solopos.com, mengatakan seluruh gerakan tim pemenangan baik tim Jokowi maupun Prabowo merupakan hak. Namun, kata dia, semuanya harus sesuai aturan yang disepakati bersama dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Saya butuh ketegasan Bawaslu dalam cara Tablig Akbar, Minggu pagi tadi. Kegiatan tersebut izinnya kan bukan kampanye namun realisasi sesuai info banyak tindakan unsur kampanye. Memang tanpa atribut, tapi semua orang tahu lah, kami meminta Bawaslu menyikapi dengan bijak,” ujarnya.

Her Suprabu mengaku tidak mempermasalahkan pendirian posko pemenangan Prabowo-Sandi di Kota Solo selama sesuai PKPU. Namun, apabila ada yang menggunakan isu SARA, dia mengimbau Bawaslu tegas meluruskan.

Dia mengaku menerima informasi mengenai apa yang terjadi selama berjalannya Tablig Akbar Alumni 2012 di Solo. Menurutnya, terdapat kampanye gerakan ganti presiden dan pengarahan pencoblosan calon tertentu yang melanggar aturan kampanye. Pasalnya, dalam acara tersebut bukan merupakan izin untuk menggelar kampanye.

“Masyarakat tentunya bisa menilai, mereka bermain di ranah abu-abu tidak terkena aturan namun tujuannya tercapai. Hal ini menjadi keprihatinan bersama,” ujarnya.

Dia menambahkan menerima instruksi Jokowi untuk menggelar kampanye santun. Seluruh alat peraga kampanye dipasang di tempat yang telah ditentukan dan tidak melanggar ketentuan. Saat ini, Her mengklaim TKD Jokowi-Ma'ruf mengikuti instruksi KPU dengan kampanye door to door. Kampanye dengan massa yang besar baru dibolehkan setelah Maret.

“Saat ini belum saatnya, mereka menggunakan cara lain seperti reuni lah atau apa padahal itu kan kampanye. Kalau ditemukan pelanggaran tanpa aduan pun harusnya Bawaslu sudah dapat bersikap,” ujarnya.