Wawali Solo: PNS Harus Bisa Jadi Juru Damai Jelang Pilpres

Ilustrasi netralitas PNS. (Solopos/Dok)
17 Januari 2019 11:15 WIB Mariyana Ricky Prihatina Dewi Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Kalangan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Solo yang berjumlah 9.000-an orang diminta menjadi juru damai di tengah masyarakat yang terbelah jadi dua kelompok jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Wakil Wali Kota (Wawali) Solo, Achmad Purnomo, mengatakan apabila setiap ASN bersedia menjadi agen penengah, polarisasi masyarakat berdasar pandangan politik niscaya bisa diredam. Banjirnya disinformasi yang menyulut emosi tak jarang memperlebar jurang itu.

Purnomo mengakui sebagai warga negara, ASN punya hak politik yang sama untuk memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kendati begitu, mereka dilarang berkampanye dan harus bersikap netral.

“Sebagai abdi negara harus jadi penerang. Kalau ada yang bertanya soal Pemilu, beri jawaban yang pas, sosialisasi. Luangkan waktu untuk menyampaikan hal-hal penting terkait Pemilu,” kata dia dijumpai wartawan di ruangannya, Kamis (17/1/2019).

Achmad meminta ASN ikut mendamaikan ketika lingkungan di sekitarnya mengalami gesekan. Pemilu, kata dia, hanyalah sebuah fase di negara demokrasi. Perspektif elektoral harus ditinggalkan ketika bermasyarakat.

“Tidak boleh membedakan mana pendukung ini, pendukung itu. Mereka punya hak untuk itu. Hargai! ASN juga seharusnya enggak boleh menunjukkan pilihannya kan,” imbuhnya.

Wawali menyebut pada Pemilu Legislatif maupun Pilpres mendatang, ASN wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suara. Mereka dilarang meninggalkan Kota Solo meski hari itu ditetapkan sebagai hari libur.

“ASN yang liburan saat Pemilu banyak. Ini enggak boleh ya. Wajib datang ke TPS. Enggak boleh ke luar kota,” kata dia.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho alias Zek, setiap orang berpeluang menjadi juru damai dengan memperkuat jaringan literasi digital. Banyaknya informasi di era post-truth ditambah polarisasi di masyarakat terkait isu politik saling mengaplifikasi sehingga rentan dengan disinformasi, berita palsu, dan hoaks.

Masyarakat bisa meredamnya dengan mencari kebenaran informasi itu lewat beragam cara, salah satunya dengan menggali dari media yang kredibel.