Sebelum Purna Tugas, 167 Kades Sragen Harus Lakukan Ini

ilustrasi pilkades, pemilihan kepala desa. (Solopos/Whisnu Paksa)
22 Januari 2019 07:00 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Sebanyak 167 kepala desa (kades) di Bumi Sukowati yang bakal mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 wajib membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) akhir masa jabatan (AMJ) paling lambat lima bulan sebelum akhir masa jabatan.

Para kades tersebut akan habis masa jabatan tidak bersamaan, ada yang Maret, April, Mei, September, dan Desember. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Didik Purwanto, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (21/1/2019), mengatakan DPRD Sragen bersama eksekutif masih membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang revisi Perda tentang Kades.

Ketentuan dalam perda itu nanti, kata dia, berpengaruh pada proses dan tahapan pilkades serentak 2019. Ada tambahan materi, yakni calon kepala desa tidak harus dari penduduk setempat atau boleh dari luar desa. Ketentuan ini muncul sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan dalam UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c.

Ketentuan itu juga menghapus Pasal 25 huruf g pada Perda No. 2/2016 tentang Kades. Kemudian ketentuan tentang mantan narapidana (napi) masih dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat status mantan napi itu diumumkan ke publik.

Didik menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengingatkan kades yang akan berakhir masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelumnya. Peringatan BPD itu kemudian ditindaklanjuti Kades untuk membuat LPPD-AMJ paling lambat lima bulan setelah BPD memberi peringatan.

Ketentuan pembuatan LPPD-AMJ itu diatur dalam Perda No. 2/2016. Didik mengatakan LPPD-AMJ itu diserahkan kepada camat yang mendapat pelimpahan wewenang dan diteruskan ke Bupati Sragen.

Informasi yang diterima Solopos.com, ada sejumlah desa yang terlambat menyerahkan LPPD-AMJ tersebut. Namun Didik belum mendapat laporan mengenai hal itu.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen, Sutrisno, mengatakan pembuatan AMJ itu juga dipertegas dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 73/2016 tentang Kades.

“Jadi kades wajib membuat LPPD kepada Bupati lewat camat. Selain itu, kades juga membuat laporan keuangan pemerintahan desa [LKPD] kepada BPD dan membuat LPPD-AMJ kepada masyarakat paling lambat lima bulan sebelumnya. Hal itu menjadi syarat bagi petahana untuk mencalonkan diri dalam pilkades serentak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan tahapan pilkades serentak dimulai Mei. Pencoblosannya kemungkinan Juli, kemudian September pengambilan sumpah kades terpilih.

“Kami optimistis pilkades serentak bisa kondusif meskipun waktunya berdekatan setelah Pemilu 2019,” tuturnya.