Pantauan Ganjar, Banyak SMA/SMK di Jateng Langgar Kuota 20% Siswa Miskin

Gubernur Ganjar Pranowo mengangkat suvenir berupa karikatur dirinya dari panitia Sragen University Expo 2019 seusai mengisi talk show di acara yang digelar di Gedung SMS Sragen, Sabtu (27/1 - 2019). (Tri Rahayu)
28 Januari 2019 13:10 WIB Tri Rahayu Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau banyak sekolah, khususnya SMA dan SMK di Jateng, yang melanggar ketentuan penerimaan siswa miskin minimal 20% sesuai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Atas dasar itulah Ganjar membuat aturan beasiswa bagi siswa miskin minimal 20% pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Penjelasan tersebut disampaikan Ganjar Pranowo saat ditemui Solopos.com seusai menghadiri Sragen University Expo 2019 di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Sabtu (27/1/2019).

Peraturan PPDB direvisi dengan menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan memberi beasiswa kepada siswa miskin. “Mereka [calon siswa baru] berkompetisi dan menyiapkan diri dengan baik. Silakan bersaing secara terbuka. Zonasi kami atur ulang. Setiap zona harus menerima 90% siswa dari sekolah di zona itu. Sisanya yang 5% diberikan kepada mereka yang mau pindah zona dan 5% lainnya dari siswa di luar zona. Kami masih membuka ruang bagi mereka yang mengikuti orang tuanya atau pindah atau alasan lain,” ujar Ganjar.

Siswa miskin mendapat beasiswa dari APBD provinsi dan APBN. UU mengamanatkan beasiswa diberikan kepada siswa miskin minimal 20% per sekolah. Ganjar menekankan sekolah harus menerima siswa miskin minimal 20%. “Justru karena minimal ini banyak sekolah yang melanggar. Faktanya, banyak sekolah yang jumlah siswa miskinnya kurang dari 20%. Itu kan melanggar [UU]. Makanya kami meminta izin ke Pak Menteri [Menteri Pendidikan dan Kebudayaan] supaya ketentuan minimal 20% terpenuhi,” jelasnya.

Saat datang ke Gedung SMS Sragen, Ganjar sempat ditanya salah seorang siswa SMAN 1 Sragen, Bintang Nur Jannah. “Dulu katanya kalau masuk SMA ada zonasi. Zona I 50%, zona II 40%, dan zina III 10%. Temanku itu masuk di zona II, tetapi tetap tidak diterima. Tujuan zonasi sebenarnya apa Pak?” tanya dia.

Ganjar menjelaskan ketentuan zonasi pada PPDB 2019 berubah, yakni 90% di zona tersebut sementara SKTM dihapus. Pada 2018 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencoret 78.000 SKTM bodong.

“Dengan ketentuan 90% itu biar sekolah anak-anak dekat. Kita itu bangsa kreatif. Kalau pengen masuk di sekolah tertentu bisa pindah KK. Sudah pokoknya belajar dan berdoa,” kata dia.