Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer 196 Desa Sragen Mandek

ilustrasi korupsi. (Solopos/Whisnu Paksa)
04 Februari 2019 13:15 WIB Moh Khodiq Duhri Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Penanganan kasus dugaan penyelewengan proyek pengadaan komputer untuk sistem informasi desa (SID) di 196 desa Kabupaten Sragen pada 2017 jalan di tempat.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen belum bisa menaikkan kasus itu ke level penyidikan, apalagi menetapkan tersangka. Alasannya, informasi yang digali dari para saksi masih sumir bahkan cenderung mentah.

Kepala Kejari (Kajari) Sragen, Muhammad Sumartono, mengatakan setelah menerima laporan dari LSM Gerakan Rakyat Tumpas Korupsi (Gertak) terkait dugaan penyelewengan pengadaan perangkat komputer SID, dia langsung meminta Kasi Intel untuk menelaah.

Setelah ditemukan indikasi pidana dan diduga ada kerugian negara, ia lalu memerintahkan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) untuk menyelidikinya. Dalam hal ini, Kejari Sragen sudah memanggil 196 kepala desa, pejabat Pemkab Sragen, dan beberapa rekanan pengadaan komputer SID.

Akan tetapi, sejauh ini Kejari Sragen belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan. “Cepat tidaknya penanganan itu tergantung kelengkapan laporan. Laporan yang kami terima itu masih sumir. Belum disebutkan kerugian negara berapa. Cuma disebutkan bila ada kesalahan [penyelewengan] tapi belum dilengkapi bukti kuat seperti kuitansi, catatan dokumen, dan lain sebagainya. Karena masih sumir, otomatis kami serahkan ke Intel dulu untuk ditelaah lagi,” jelas M. Sumartono kepada Solopos.com, pekan lalu.

Berdasar hasil klarifikasi kepada sejumlah saksi, Sumartono menyebut data-data pendukung penyelidikan kasus ini masih kurang. Dia menilai data-data yang berhasil dikumpulkan masih tergolong mentah sehingga perlu dilakukan pemanggilan ulang sejumlah sanksi untuk melengkapi data.

Problem lain yang dihadapi Kejari Sragen adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM). Saat ini, Kejari Sragen hanya memiliki dua jaksa yang menangani banyak perkara.

Idealnya, ada tambahan tiga jaksa supaya meringankan tugas Kejari Sragen dalam menangani perkara. Banyak perkara yang harus ditangani Kejari.

Kejari memastikan akan tetap melanjutkan penanganan perkara itu, tapi memakai skala prioritas. Sementara ini Kejari memprioritaskan kasus yang sudah mamasuki tahap penyidikan ke atas.

"Kalau tersangkanya sudah ditahan [seperti perkara dugaan korupsi di Desa Doyong dan Desa Saradan], berarti harus diprioritaskan tanpa bermaksud membeda-bedakan jenis perkaranya,” terang Sumartono.

Sebelumnya, LSM Gertak mendesak Kejari Sragen segera merampungkan proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dalam pengadaan komputer SID di 196 desa di Bumi Sukowati pada 2017.

Ketua Gertak Agung Sutrisno menilai penanganan kasus ini oleh Kejari Sragen tidak hanya jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran. Sejak dilaporkan pada 15 Maret 2018, Kejari Sragen sudah memeriksa 196 kades, kepala dinas terkait, dan rekanan proyek pengadaan perangkat komputer tersebut.

Akan tetapi, setelah 10 bulan lamanya, tidak ada kejelasan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. “Wakil Bupati sudah menyatakan ada unsur keteledoran dalam pengadaan komputer di 196 desa itu. Tapi keteledoran itu tidak bisa menghilangkan unsur pidana," jelas dia.

Agung menambahkan jika memang tidak ada bukti ia meminta segera diterbitkan surat penghentian penyelidikan perkara (SP3). "Ini tidak ada SP3, dilanjutkan juga tidak. Penanganan kasus ini jadinya menggantung,” jelas Agung Sutrisno dalam jumpa pers di Sragen, belum lama ini.