Dianggap Tak Netral, Komisioner KPU Solo Diadukan ke Bawaslu

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
05 Februari 2019 15:15 WIB Kurniawan Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Solo, Bambang Christanto, diadukan Team Advokasi Reaksi Cepat (TARC) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo, Senin (4/2/2019) malam.

Bambang dilaporkan lantaran diduga melakukan pelanggaran terkait independensi sebagai anggota KPU. Dia dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 7/2018 tentang Seleksi Anggota KPU kabupaten/kota.

Di pasal itu diatur anggota KPU harus mempunyai integritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil. Bambang juga dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 7/2018 yang menyatakan anggota KPU mestinya telah mengundurkan diri dari keanggotaan parpol paling singkat lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

Pada 16 Juni 2014 masih ditemukan unggahan foto Bambang mengenakan kaus bergambar Jokowi. “Dia [Bambang] aktif di situ. Padahal persyaratan merujuk Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 7/2017 [calon anggota KPU] tidak boleh partisan atau ikut parpol. Itu masuk kategori larangan. Kalau dia masih punya afiliasi kelompok berarti dia belum netral,” ujar Ketua TARC, Muhammad Taufiq, saat dihubungi Solopos.com via ponsel, Selasa (5/2/2019).

Dia mengatakan aduan kepada Bawaslu Solo sudah disertai bukti-bukti foto yang menunjukkan Bambang mengenakan atribut parpol. “Setelah kami hitung jangka waktu dari pengunggahan foto itu, mestinya batas waktu lima tahun pada 16 Juni 2019. Tapi sebelum batas waktu ternyata teradu diterima sebagai anggota KPU,” kata dia.

Selain mendapatkan bukti foto, TARC juga sudah mengumpulkan informasi dari sejumlah tetangga Bambang yang menyebutkan dia merupakan simpatisan pasangan capres-cawapres nomor urut 1.

“Kalau Bawaslu atau DKPP [Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu] mau memanggil [saksi] akan kami siapkan. Yang jelas kami sudah siap,” imbuh dia.

Taufiq menjelaskan langkah mengadukan Bambang kepada Bawaslu dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran bagi penyelenggara pemilu. Arahnya agar para penyelenggara Pemilu 2019 benar-benar bersikap netral dan adil.

Dia mengaku khawatir penyelenggaraan pemilu di Solo tidak jujur sehingga mencederai demokrasi rakyat. Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, saat dimintai tanggapan Solopos.com, Selasa, mengonfirmasi adanya surat aduan dari TARC yang diterima Bawaslu pada Senin sekitar pukul 18.50 WIB.

Di surat itu disebutkan teradu yaitu Komisioner KPU Solo, Bambang Christanto. Bawaslu segera merespons aduan tersebut.

“Karena ini dugaan pelanggaran kode etik, langkah Bawaslu akan meminta pengadu mengisi formulir B1 kemudian melakukan pemberkasan. Setelah itu aduan ini akan kami teruskan kepada DKPP selaku pihak yang berhak memeriksa dan memutuskan persoalan ini. Berkas kami sampaikan kepada DKPP bisa melalui pos,” terang Budi.

Sedangkan Bambang Christanto saat dimintai tanggapan pada Selasa mengaku baru mengetahui dirinya diadukan ke Bawaslu dari awak media. Tapi dia mengaku sudah mengajukan pengunduran diri dari parpol sejak 2006.

Bahkan saat proses seleksi komisioner KPU Solo dia sudah menyertakan surat pengunduran diri dari parpol.