Sidang Perdana, Eks Kades Doyong Sragen Terjerat Korupsi Minta Tak Ditahan

ilustrasi korupsi. (Solopos/Whisnu Paksa)
07 Februari 2019 18:15 WIB Moh Khodiq Duhri Sragen Share :

Solopos.com, SRAGEN -- Mantan Kepala Desa (Kades) Doyong, Kecamatan Miri, Sragen, Sri Widyastuti, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (6/2/2019) petang.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) tersebut dimulai pada pukul 17.00 WIB dan baru selesai pada pukul 21.00 WIB.

Dalam materi dakwaan yang dicermati Solopos.com, Sri Widyastuti dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sri Widyastuti diduga mengorupsi dana desa dan alokasi dana desa 2016.

Dalam APB Desa Doyong 2016 disebutkan pendapatan dari dana desa kala itu Rp632.146.758, sementara alokasi dana desa Rp554.050.817. Dana desa digunakan untuk membiayai sembilan paket pekerjaan fisik, sementara alokasi dana desa untuk membiayai lima paket pekerjaan fisik.

Rata-rata proyek yang dibiayai dana desa dan alokasi dana desa tersebut merupakan pembangunan beton jalan, gorong-gorong, dan talut jalan. Namun, dalam praktiknya banyak ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada kasus dugaan korupsi yang merugikan negara total senilai Rp247,8 juta.

“Contohnya, pembangunan talut jalan Dukuh Bibis yang dilaporkan menelan biaya Rp141.942.000, namun dalam pelaksanannya hanya menghabiskan Rp62.407.642 sehingga ada selisih Rp79.534.357. Ada lagi, pembangunan talut Bulu-Ngalup dilaporkan menelan biaya Rp172.504.000, namun pelaksanaannya hanya Rp110.225.875 sehingga ada selisih Rp62.278.125,” terang Kasi Pidsus Kejari Sragen, Agung Riyadi, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Kamis (7/2/2019).

Sri Widyastuti yang didampingi kuasa hukumnya, Wahyu Sri Wibowo, mengajukan keberatan atas dakwaan yang disampaikan JPU. Oleh karenanya, terdakwa bakal menyampaikan nota pembelaan atau eksepsi di persidangan berikutnya.

Tidak hanya itu, terdakwa juga mengajukan penangguhan penahanan kepada PN Tipikor Semarang. “Karena statusnya sudah kami limpahkan ke pengadilan, yang berhak memberi penangguhan penahanan ya pengadilan,” jelas Agung Riyadi.

Sri Widyastuti ditahan sejak 20 Juli 2018 lalu. Saat ini, Sri Widyastuti masih mendekam di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II A Sragen. Sementara itu, pengacara Sri Widyastuti belum bisa dimintai konfirmasi.