Sisir 16 Kecamatan, Bawaslu Karanganyar Kukut Ratusan Peraga Kampanye

Petugas Satpol PP mencopot APK bendera partai politik di Jl. Lawu, Karanganyar, Kamis (7/2/2019). (Solopos - Sri Sumi Handayani)
07 Februari 2019 14:15 WIB Sri Sumi Handayani Karanganyar Share :

Solopos.com, KARANGANYAR -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karanganyar bersama anggota Panwascam 16 kecamatan di Karanganyar menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan, Kamis (7/2/2019).

Penertiban serentak itu dilakukan berlandaskan Peraturan Bupati (Perbup) No.5/2013 tentang Atribut Nonkomersial, Alat Peraga, dan Tempat Kampanye Pemilu. Pantauan Solopos.com, anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Satpol PP, Dishub PKP, Polres Karanganyar, dan lain-lain menyisir APK dari perempatan Papahan hingga perlimaan Bejen.

Sasaran penertiban adalah spanduk, banner, dan bendera milik partai yang dipasang di tempat terlarang sesuai Perbup itu. Ada 14 tempat yang dilarang digunakan memasang APK.

Beberapa di antaranya jembatan, pohon, tempat ibadah, sekolah, dekat perkantoran, taman, dan lain-lain. Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, menyampaikan Kecamatan Tasikmadu tidak melaksanakan penertiban karena sedang melaksanakan tahapan pemilihan umum kepala desa (pilkades).

Bawaslu berulang kali sudah menertibkan APK di pohon turus jalan di sepanjang Jl. Lawu. Tetapi APK kembali dipasang di tempat yang sama.

"Penertiban murni karena pemasangan APK tidak sesuai aturan. Enggak boleh di pohon dan sejumlah fasilitas umum. Partai sudah dikirimi surat. Ada 500-an APK yang dicopot dari perempatan Papahan hingga Bejen," kata Handoko saat berbincang dengan wartawan di sela-sela penertiban di Jl. Lawu.

Petugas Satpol PP mencopot bambu bendera partai yang diikatkan atau dipaku pada pohon menggunakan tang. Seluruh APK diangkut menggunakan mobil bak terbuka.

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, mempersilakan partai politik mengambil APK. "Kami surati [parpol]. Maksimal tujuh hari kalau enggak diambil kami musnahkan. Kami tidak punya tempat menyimpan APK. Kami tidak bisa menertibkan APK berbayar, seperti billboard. Memang perlu revisi Perbup terutama memasukkan poin white area," tutur dia.