Siap-Siap Kades Wonogiri, BPK Bakal Datang ke Desa-Desa

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (kanan), menerima penghargaan atas opini WTP dari BPK di kantor BPK, Jumat (25/5 - 2018). (Istimewa/Humas Pemkab Wonogiri)
07 Februari 2019 09:36 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan turun ke sejumlah desa untuk memeriksa pengelolaan keuangan 2018. BPK bisa mendeteksi laporan penggunaan anggaran yang sudah dimanipulasi sehingga pemerintah desa tak perlu berusaha melakukannya. Indikasi pelanggaran sekecil apa pun akan ketahuan.

Rencana BPK terjun ke desa-desa terungkap dalam acara Pembinaan dan Pengarahan Bupati Wonogiri tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Pendapa Rumah Dinas Bupati kompleks Sekretariat Daerah (Setda), Rabu (6/2/2019). Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memaparkan BPK mulai menerapkan uji sampel untuk memeriksa laporan keuangan desa 2018. Biasanya pemeriksaan dilakukan Maret.

BPK akan mengetahui ada tidaknya indikasi manipulasi laporan keuangan. Jika BPK menemukannya, pemdes akan menghadapi masalah. Oleh karena itu Bupati meminta pemdes tak macam-macam dalam mengelola keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi pembuktian tata kelola keuangan desa sesuai perencanaan atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan BPK akan meliputi perencanaan, penatausahaan, realisasi, dan laporan realisasi untuk mengetahui ada tidaknya konektivitas. Jika tidak ada konektivitas berarti perlu ada evaluasi lebih lanjut.

“Desa yang menjadi sampel pemeriksaan 30% dari total 251 desa. Barang kali ada yang mengajukan diri desanya diperiksa BPK?” ucap Bupati yang hanya dijawab tawa para kepala desa (kades), penjabat (Pj) kades, dan para camat yang menjadi peserta acara.

Dia juga meminta seluruh pemdes segera menyerahkan rangkuman laporan realisasi APB Desa 2018 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) paling lambat Jumat (8/2/2019) mendatang. Rangkuman itu akan menjadi lampiran ihtisar laporan keuangan desa sebagai data pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diperiksa BPK.

Berdasar laporan Dinas PMD, dari 251 desa tinggal satu desa yang belum mengumpulkan, yakni Mlopoharjo, Kecamatan Wuryantoro. Pada kesempatan itu Bupati meminta komitmen perwakilan Pemdes Mlopoharjo. Pihak desa Mlopoharjo berjanji mengumpulkannya pada Kamis (7/2) ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat atau Inspektur, Mardiyanto, menjelaskan laporan keuangan desa menjadi salah satu syarat penyusunan LKPD. Dia mengapresiasi capaian pengumpulan rangkuman laporan realisasi APB Desa 2018. Menurut dia, pengumpulan rangkuman realisasi APB Desa bisa selesai pada Februari baru kali pertama terjadi. Biasanya, seluruh desa baru mengumpulkannya pada Maret.

“LKPD harus sudah diserahkan kepada BPK paling lambat 29 Maret. BPK akan menolak atau mengembalikannya jika LKPD tidak lengkap. Padahal, yang menyerahkan harus kepala daerah secara langsung. Kalau BPK menolak, tentu akan membuat citra tak baik bagi kepala daerah. Jadi, penyusunan LKPD harus dipercepat untuk memastikan semua laporan lengkap,” kata dia.