Hari Ini, Wonogiri Tentukan Ada Tidaknya Perekrutan PPPK Eks Honorer K2

Syarat calon PPPK (Solopos - Galih Ertanto)
07 Februari 2019 05:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Kepastian ada atau tidaknya perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I khusus untuk eks honorer K2 di lingkungan Pemkab Wonogiri akan ditentukan Kamis (7/2/2019) ini.

Pemkab akan melihat ketersediaan anggaran untuk proses penerimaan dan gaji PPPK. Jika memungkinkan untuk dianggarkan, Pemkab akan merekrut PPPK.

Sebaliknya, jika tidak memungkinkan, Pemkab Wonogiri tidak akan merekrut PPPK. Di sisi lain Pemkab mendapat jatah PPPK sebanyak 279 orang pada tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Lakso Haryoto, saat ditemui Solopos.com di kantornya, kompleks Sekretariat Daerah (Setda), Rabu (6/2/2019), menyampaikan Kamis merupakan batas akhir bagi Bupati untuk mengusulkan formasi PPPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Jika tak mengusulkan, Pemkab Wonogiri dianggap tidak menggelar perekrutan PPPK. Hal itu sesuai surat Menteri PAN RB yang ditujukan kepada Bupati, Joko Sutopo No. B/222/FP3K/M.SM.01.00/2019 perihal Pengadaan PPPK Tahap I 2019 tertanggal 4 Februari lalu.

Sebelum memberi keputusan mengusulkan formasi atau tidak, Bupati bersama BKD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan Sekretaris Daerah (Sekda) berkoordinasi terlebih dahulu membahas ihwal penganggaran.

Penganggaran sangat krusial karena pemerintah pusat membebankan anggaran perekrutan dan gaji PPPK kepada pemerintah daerah (pemda). Menurut dia, Pemkab perlu merasionalisasi anggaran agar ada alokasi untuk perekrutan PPPK.

Jika memungkinkan, penganggaran bisa dilakukan dua cara, yakni mendahului APBD perubahan atau saat APBD perubahan. “Kebijakan pemerintah pusat dikeluarkan setelah APBD 2019 ditetapkan. Di Wonogiri pengadaan dan gaji PPPK belum dianggarkan. Kalau mau menggelar perekrutan mau enggak mau Pemkab harus merasionalisasi. Nanti siang [Rabu] kami bersama Bupati dan lainnya mau koordinasi dulu,” kata Lakso.

Dia melanjutkan jika Bupati memutuskan menggelar perekrutan, penganggaran gaji PPPK akan mengacu pada banyaknya lowongan yang telah ditetapkan Menteri PAN dan RB untuk Wonogiri.

Menteri PAN dan RB memberi jatah kursi untuk perekrutan PPPK dari eks honorer kategori dua (K2) di Wonogiri sebanyak 279 orang, meliputi 166 guru, 19 tenaga kesehatan, dan 94 penyuluh pertanian. S

etiap PPPK akan mendapat gaji setara PNS golongan II-III, yakni lebih kurang Rp1,8 juta-Rp2 juta. Jika diasumsikan seluruh PPPK mendapat gaji Rp2 juta/orang/bulan dan seluruh jatah terisi, Pemkab perlu menganggarkan Rp6,696 miliar/tahun.

Sementara itu, kebutuhan anggaran pelaksanaan penerimaan belum diketahui secara pasti. Berkaca pada perekrutan CPNS 2018 lalu bagi 5.700 pendaftar yang memenuhi syarat, anggaran mencapai Rp800 juta.

“Kami sudah mengirim surat kepada Dinas Pendidikan [Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud], Dinas Pertanian [Dinas Pertanian dan Pangan atau DPP], dan Dinas Kesehatan [Dinkes] agar segera memetakan lowongan PPPK sesuai kebutuhan,” imbuh Lakso.

Tokoh guru tidak tetap (GTT) Wonogiri, Triasmara, perekrutan PPPK menjadi persoalan sendiri bagi Pemkab karena anggaran gaji dibebankan pada APBD. Menurut dia, jika belanja pegawai dalam APBD lebih dari 50 persen, dipastikan Pemkab tidak dapat menggelar perekrutan.