Pemerintah Gelontor Dana UMKM Rp3,2 Trilun, Mau? Ini Syaratnya

Suasana pameran produk unggulan UMKM Cinta Indonesia Expo Ke/7. (Antara/Wisnu Adhi)
08 Februari 2019 22:15 WIB Farida Trisnaningtyas Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah bakal menyalurkan dana program kemitraan sebesar Rp3,2 triliun untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tahun ini.

Kepala Bidang Kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kementerian BUMN, Eko Setiawan, mengatakan sejak 1983 hingga 2018 total dana yang disalurkan melalui Program Usaha Kemitraan dan Koperasi (PUKK) yang kemudian berganti nama menjadi Dana Program Kemitraan mencapai Rp20 triliun.

Dana ini seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang rendah. “Tahun ini kami salurkan Rp3,2 triliun. Tentunya bunga dari program kemitraan ini lebih rendah daripada bunga KUR yang 7% per tahun, yakni 3% per tahun,” ujarnya kepada wartawan dalam pembukaan pameran BUMN-UKM Great Sale di Solo Paragon Mall, Kamis (7/2/2019).

Eko memaparkan plafon untuk setiap mitra binaan yang mengakses kredit tersebut maksimal Rp200 juta dengan tenor tiga tahun. Menurutnya, sejauh ini sudah ada sekitar 700.000 mitra binaan yang mengakses program tersebut.

Namun demikian, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk mendapat dana program itu. Syarat itu antara lain warga negara Indonesia (WNI), memenuhi kriteria sebagai usaha kecil dengan maksimal aset Rp500 juta, omzet maksimal Rp2,5 miliar/tahun, dan punya izin usaha.

Di sisi lain, sektor yang paling banyak mengakses program ini adalah perdagangan. Menurutnya, sektor ini dinilai lebih lancar dalam proses pengembaliannya. Meskipun begitu, tak dapat dimungkiri angka kredit macetnya masih tinggi, yakni 10% hingga 20%.

“Kalau dibandingkan perbankan kredit macet program ini memang tinggi. Bahkan, sempat ada rekomendasi BPK lantaran ada BUMN nonperbankan yang tidak punya kompetensi menyalurkan pinjaman, tapi melaksanakan. Misalnya, Pelindo, PLN, dan TWC,” imbuhnya.

Total ada 113 BUMN yang sudah menyalurkan dana pada program kemitraan ini. Sedangkan dari 800 anak perusahaan, baru 100 yang mengikuti program tersebut.

Di sisi lain, setiap kementerian ada program untuk peningkatan UMKM. Maka dari itu, sebenarnya butuh sinergi dari kementerian lebih tinggi, yakni perekonomian, apakah ini bakal disatukan atau tergantung segmennya.

Sementara itu, Ketua Pameran BUMN-UKM Great Sale, Daryono, mengatakan event ini diselenggarakan dengan tujuan agar berbagai pihak lebih peduli pada UMKM. Dalam hal ini bukan hanya peran pemrintah pusat maupun daerah, tetapi juga BUMN.

“BUMN ini punya peran. Ada corporate social responsiblity [CSR] atau pun PKBL. BUMN pun bisa terlibat untuk memfasilitasi mereka agar semakin maju soal produktivitas dan promosi,” katanya.

Salah satu pelaku usaha yang memperoleh manfaat dari program ini adalah Agrowisata Hutan Pelawan Bangka Belitung. Penggagas Agrowisata Hutan Pelawan Bangka Belitung, Zaiwan, mengatakan kelompoknya merupakan mitra binaan PT Timah.

“Kalau untuk permodalan bukan hanya PT Timah yang membantu kami, tapi juga BUMN lain. Kami juga dilatih untuk membikin kompos hingga revitalisasi lahan,” jelasnya.