Penerima Bantuan Tak tepat Sasaran, Bupati Wonogiri Ingin Pendataan Ulang

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (kanan), menerima penghargaan atas opini WTP dari BPK di kantor BPK, Jumat (25/5 - 2018). (Istimewa/Humas Pemkab Wonogiri)
08 Februari 2019 11:00 WIB Cahyadi Kurniawan Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Bupati Wonogiri Joko Sutopo menginstruksikan kepada camat dan kepala desa agar memverifikasi dan memvalidasi ulang data keluarga penerima manfaat (KPM) sejumlah bantuan sosial. Sebab, dari sekitar 42.000 KPM hanya 39% di antaranya yang dinilai layak menerima bantuan.

Bupati menjelaskan pentingnya verifikasi dan validasi untuk menghasilkan data yang akurat versi pemerintah daerah. Setelah veridikasi dan validasi selesai, data akan diserahkan kepada kementerian terkait yang menjadi leading sector program jaminan sosial pemerintah. Dari situ, diharaakan kementerian terkait memperbaiki basis data KPM sehingga program-program itu lebih tepat sasaran.

“Yang kami harapkan dari verifikasi dan validasi data ini adalah adanya upaya pemerintah untuk memvalidasi data sehingga semua program tepat sasaran. Keluarga penerima sesuai kualifikasi yang ditetapkan baik utuk KIS [Kartu Indonesia Sehat], BPJS [Badan Penyelenggara Jaminan Sosial], PKH [Program Keluarga Harapan], dan lainnya. Realisasinya di lapangan banyak sekali program yang tidak tepat sasaran penerimanya,” kata Bupati yang akrab disapa Jekek itu saat ditemui wartawan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (7/2/2019).

Bupati mencontohkan, menurut data dari dinas terkait, di Desa Giriwoyo ada 3.000 rumah tak layak huni (RTLH) yang jadi sasaran program pengentasan RTLH. Setelah diverifikasi dan divalidasi ulang ditemukan hanya 486 RTLH yang dinilai memenuhi kualifikasi untuk mendapat bantuan.

Pada awal pemerintahan Jekek, terdapat 42.208 RTLH. Jumlah itu turun menjadi 38.000-an secara kumulatif. Namun, Joko menilai data itu tidak bisa terbaca secara akurat misalkan kategori rusak berat, sedang, maupun ringan. Maka, ia menilai perlu perbaikan data untuk RTLH melalui pembuatan passing grade dan pendataan by name dilampiri data visual pendukung.

“Nanti akan kami klasifikasi. Misalnya anaknya boro, tinggal rumahnya anaknya, dan lainnya. Saat ini ada 38.313 RTLH. Kemarin saya minta klasifikasinya seperti apa, yang rusak berat berapa, rusak sedang, ringan berapa, ternyata tidak bisa tersaji dengan baik. Artinya, dokumen ini tidak bisa terbaca. Maka itu saya undang seluruh kades, camat, untuk melakukan verifikasi dan validasi dengan metodologi identifikasi. Foto kondisi RTLH harus dilampirkan dan kelayakan dinilai dari foto itu,” beber dia.

Dari hasil verifikasi dan validasi itu, Pemkab akan memutuskan apakah wacana pemasangan stiker untuk keluarga miskin dilanjutkan atau tidak. Sebab, wacana pemasangan stiker masih pro dan kontra. “Nanti, kami melihat hasil verifikasi dan validasi. Program ini bagus. Artinya, kepada keluarga yang ditempeli stiker bisa menyatakan atas kesadaran diri jika ada peningkatan status sosial dan merasa tidak lagi pantas menjadi penerima bantuan sosial. Dengan begitu, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah menjadi tepat sasaran,” terang Bupati.