3 PNS Wonogiri Ditahan Kejari Karena Kasus Pungli Prona

JPU Kejari Wonogiri bersama penyidik Satreskrim Polres Wonogiri menghitung uang barang bukti kasus pungli prona di Kantor Kejari, Rabu (6/2/2019) lalu. (Istimewa - Humas Polres Wonogiri)
08 Februari 2019 16:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri menahan tiga pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi tersangka kasus pungutan liar (pungli) Program Nasional Agraria (Prona) Kecamatan Tirtomoyo 2016, Rabu (6/2/2019) lalu.

Mereka dilaporkan memungut biaya persiapan realisasi Prona secara tak wajar kepada 2.411 warga sehingga menimbulkan kerugian senilai lebih kurang Rp1,808 miliar. Ketiga tersangka meliputi eks Camat Tirtomoyo yang sekarang Sekretaris Camat (Sekcam) Batuwarno Joko Prihartanto, 49; eks Sekcam Tirtomoyo yang sekarang Sekcam Nguntoronadi, Widodo, 52; dan anggota staf Pemerintah Kecamatan Tirtomoyo, Nur Kholis, 47.

Kasatreskrim Polres Wonogiri, AKP Aditia Mulya Ramdhani, Jumat (8/2/2019), mengatakan penyidik merampungkan penyelidikan, penyidikan, dan terakhir pelimpahan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari, Rabu lalu.

Penyelidikan dimulai awal Januari 2017 berangkat dari adanya informasi warga Tirtomoyo dipungut biaya proses persiapan penyertifikatan tanah senilai Rp750.000. Nominal itu sangat tidak wajar karena berdasar penghitungan mestinya warga hanya mengeluarkan biaya lebih kurang Rp300.000.

Biaya itu untuk membeli materai, fotokopi dokumen, patok, dan lainnya sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri.

Dalam penyelidikan polisi menemukan bukti kuat telah terjadi pungli kepada 2.411 pemohon Prona yang tersebar di seluruh desa di Tirtomoyo. Setelah mendapatkan alat bukti cukup, polisi menetapkan Joko, Widodo, dan Nur Kholis sebagai tersangka, September 2017.

Mereka dijerat Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e UU No. 20/2001 perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kendati demikian selama penyelidikan dan penyidikan oleh polisi mereka tidak ditahan karena dinilai kooperatif.

“Kami saat itu memeriksa 110 saksi dan satu ahli pidana. Para saksi semakin memperkuat pembuktian. Saat itu 11 kades [kepala desa]dan perangkat desa mengembalikan uang pungutan senilai Rp361,734 juta,” kata Aditia mewakili Kapolres Wonogiri, AKBP Uri Nartanti Istiwidayati.

Kasi Intelijen Kejari Wonogiri, Amir Akbar Nurul Qomar, mengatakan JPU menahan ketiga tersangka setelah penyidik kepolisian menyerahkan mereka bersama barang bukti saat pelimpahan tahap II. Amir menyebut tidak ada alasan bagi JPU untuk tidak menahan mereka.

Hingga pelimpahan tahap II ketiga tersangka tidak ada yang mengembalikan hasil pungli. Justru yang mengembalikan 11 kades dan perangkat desa.

Selain itu para tersangka dikhawatirkan melarikan diri dan membuang barang bukti jika tak ditahan. “Mereka ditahan selama 20 hari sejak Rabu lalu dengan status tahanan JPU. JPU secepatnya melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Semarang, agar sidang bisa segera dimulai,” ucap Amir mewakili Kepala Kejari (Kajari), Dodi Budi Kelana.

Dia membeberkan Joko merupakan otak pungli tersebut. Joko selaku Camat Tirtomoyo saat itu menginisiasi penghimpunan biaya persiapan senilai Rp750.000/orang atau lebih tinggi Rp450.000/orang dari biaya normal Rp300.000/orang.

Joko berdalih penentuan nominal itu sudah menjadi kesepakatan seluruh kades. Sementara Widodo dan Nur Kholis orang yang mengurus administrasi dan mengumpulkan uang hasil pengutan.

Hingga berita ini ditulis pengacara ketiga tersangka belum dapat dimintai konfirmasi. Kasi Intelijen menginformasikan pengacara para tersangka itu dari Semarang.