3 PNS Wonogiri Tersangka Kasus Pungli Prona Pasti Dipecat

JPU Kejari Wonogiri bersama penyidik Satreskrim Polres Wonogiri menghitung uang barang bukti kasus pungli prona di Kantor Kejari, Rabu (6/2/2019) lalu. (Istimewa - Humas Polres Wonogiri)
09 Februari 2019 09:30 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri memastikan akan memecat tiga pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus pungutan liar (pungli) Program Nasional Agraria (Prona) Kecamatan Tirtomoyo 2016.

Pemecatan akan dilakukan jika mereka divonis bersalah dan putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Lakso Haryoto, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (8/2/2019), mengatakan sanksi yang setimpal dengan perbuatan PNS terlibat kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, seperti pungli atau korupsi, adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat.

Hal itu sesuai Pasal 87 ayat (4) UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia memastikan sanksi tegas itu akan diterapkan kepada tiga PNS yang kini menjadi tersangka kasus dugaan pungli Prona Kecamatan Tirtomoyo 2016.

Hal itu jika mereka dijatuhi pidana penjara dan putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap. Tersangka meliputi eks Camat Tirtomoyo yang sekarang Sekretaris Camat (Sekcam) Batuwarno, Joko Prihartanto, 49; eks Sekcam Tirtomoyo yang sekarang Sekcam Nguntoronadi, Widodo, 52; dan anggota staf Pemerintah Kecamatan Tirtomoyo, Nur Kholis, 47.

“Walau nanti misalnya putusannya pidana penjara sehari saja, sanksinya tetap PTDH. Sebelumnya, Pak Joko yang menjadi aktor utama kasus itu sudah diberi sanksi penurunan jabatan. Saat kasus terjadi dia sebagai camat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dia dimutasi menjadi Sekcam [Sekretaris Camat] Batuwarno,” kata Lakso yang juga Kabid Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKD Wonogiri.

Menurut dia, secara kedinasan, penurunan jabatan yang diterima Joko sudah termasuk sanksi berat. Sementara Widodo dipindah ke kecamatan lain dari sebelumnya di Tirtomoyo ke Nguntoronadi tanpa ada penurunan jabatan.

Nur Kholis tetap ditempatkan di posisi yang sama. Lakso menyebut jabatan atau golongan Widodo dan Nur Kholis tidak diturunkan karena peran keduanya turut serta.

“Selama menjalani proses hukum kalau memang mereka ditahan, gaji mereka hanya akan diberikan 50 persen. Informasinya kejaksaan [Kejaksaan Negeri Wonogiri] sudah menahan mereka. Kami masih menunggu surat penahanan dari kejaksaan. Surat itu yang akan menjadi dasar,” imbuh Lakso.

Dia sangat menyesalkan PNS di lingkungan Pemkab Wonogiri masih ada yang terlibat kasus hukum. Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi PNS lainnya yang secara otomatis membuat citra negatif Pemkab Wonogiri.

Lakso sudah merencanakan membuat program pembinaan secara menyuluruh agar para PNS memiliki integritas dan dedikasi tinggi. Penelusuran Solopos.com, ketiga PNS dijerat dengan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e UU No. 20/2001 perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ancaman pidana dalam Pasal 11 maksimal lima tahun penjara atau denda maksimal Rp250 juta. Sementara ancaman pidana Pasal 12 maksimal penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.