Pilkades Klaten akan Diawasi Satgas Antiteror, Ini Tugas Utamanya

Jajaran Forkopimda Klaten bersilaturahmi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kades di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Rabu (6/2/2019).(Solopos - Ponco Suseno)
10 Februari 2019 04:00 WIB Ponco Suseno Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN – Jajaran Polres Klaten siap menerjunkan satuan petugas (satgas) antiteror selama H-1 hingga H+1 pemilihan kepala desa (pilkades) di 270 desa di Klaten.

Tugas utama satgas antiteror, yakni mengantisipasi serangan fajar dan potensi konflik di berbagai desa yang menyelenggarakan pilkades.
Demikian penjelasan Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi dan Tatap Muka Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kades di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Rabu (6/2/2019). Hadir pula dalam kesempatan itu, Bupati Klaten Sri Mulyani; Komandan Kodim (Dandim) 0723/Klaten Letkol (Inf) Eko Setyawan; Kepala Kejaksaan Neger (Kajari) Klaten Feri Mupahir; Ketua Pengadilan Negeri (PN) Klaten Albertus Usada; tokoh masyarakat dan sejumlah tamu undangan lainnya.

“Kami sudah merencanakan pengamanan bersama prajurit TNI dan elemen masyarakat agar pilkades di Klaten berlangsung sukses, aman, dan lancar. Bapak dan ibu yang mencalonkan diri sebagai kepala desa tak perlu khawatir. Nantinya, selama H-1 hingga H+1 pilkades, akan dilakukan pengawasan melekat di masing-masing desa penyelenggara pilkades. Selama tiga hari itu, kami mengantisipasi potensi serangan fajar [politik uang] dan potensi konflik,” kata Kapolres.

Kapolres mengatakan pola pengamanan pilkades serentak di Kabupaten Bersinar menggunakan sistem rayon. Sesuai rencana terdapat lima rayon, yakni Rayon Jatinom, Rayon Delanggu, Rayon Pedan, Rayon Klaten, Rayon Jogonalan.

“Sewaktu terjadi kondisi kontijensi, dari aman menjadi tidak aman, sudah disiapkan penanganan mulai dari pencegahan hingga penindakan tegas terhadap pengacau pelaksanaan pilkades,” katanya.

Dandim 0723/Klaten Letkol (Inf) Eko Setyawan mengatakan pentingnya menjalin koordinasi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kades secara sinergi. Setiap petugas di lapangan diwajibkan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan dengan cara mengidentifikasi kondisi desa, memetakan daerah rawan terjadi konflik, dan menjalin komunikasi aktif dengan seluruh elemen masyarakat. “Setiap anggota Babinsa wajib mengenal unsur kewilayahan, termasuk sesama unsur tiga pilar di desa,” katanya.

Ketua PN Klaten Albertus Usada mengatakan jumlah cakades yang meminta surat keterangan di PN mencapai 867 orang. Dari jumlah tersebut, 190 orang tercatat sebagai cakades petahana.

“PN Klaten memiliki peran di pilkades, yakni di bidang administrasi mengeluarkan surat keterangan terkait cakades yang tidak pernah menjadi terpidana/dihukum dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Ketika terjadi permasalahan saat pilkades, PN bersifat pasif guna mendukung netralitas, hanya bertugas mengadili perkara,” katanya.

Bupati Klaten Sri Mulyani berharap seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bersinar selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan selama pilkades, pilpres, dan pemilu legislatif. “Kami akan selalu memantau perkembangan agar pilkades sukses, pilpres dan pileg [pemilu legislatif] juga sukses,” katanya.