Bawaslu Boyolali Awasi Ketat Kades Beristri/Bersuami Caleg

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
11 Februari 2019 10:15 WIB Akhmad Ludiyanto Boyolali Share :

Solopos.com, BOYOLALI -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali memberi perhatian khusus kepada kepala desa (kades) yang istri/suaminya menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019.

Bawaslu mewanti-wanti mereka agar tetap bersikap netral selama masa kampanye hingga pencoblosan. Anggota Bawaslu Boyolali, Rubiyanto, mengakui di Boyolali ada kades yang beristri/bersuami caleg.

Namun Bawaslu tidak memiliki data lengkap mengenai hal ini. “Kami tidak memiliki data persisnya karena status ini tidak mempengaruhi atau menjadi hal yang menggugurkan persyaratan pencalonan caleg sehingga tidak dibuat data secara khusus,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di kantor baru Bawaslu Boyolali di kawasan Pasar Sunggingan, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan posisi kades yang beristri/bersuami caleg ini sangat memungkinkan terjadinya conflict of interest (konflik kepentingan). Di satu sisi kades sebagai aparat pemerintah harus netral, namun di sisi lain dia juga punya dorongan moral untuk mendukung istri/suami sebagai caleg.

Karenanya, Bawaslu mewanti-wanti agar kades tetap dalam posisi netral selama kampanye. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 490 UU No. 7/2017 tentang Pemilu.

“Dalam aturan itu disebutkan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 [satu] tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 [dua belas juta rupiah],” urainya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran aturan ini, pengawasan dilakukan hingga ke tingkat desa melalui pengawas pemilu desa (PPD). Mereka akan mengawasi semua kegiatan para caleg di desa masing-masing, termasuk keterlibatan kades istri/suami calegnya.

“Setiap aktivitas caleg kan tidak lepas dari pengawasan. Kami punya jajaran sampai ke desa melalui PPD. Jadi kalau di desa itu ada calegnya atau ada caleg berkegiatan di sana akan terpantau. Begitu juga jika kades yang istri/suami caleg ada kegiatan dan dia melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, akan kami tindaklanjuti,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu kades yang memiliki pasangan caleg adalah Kades Tanjungsari, Kecamatan Teras, Joko Sarjono. Istrinya, Eka Suprihatin, menjadi caleg DPRD Boyolali dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kepada Solopos.com, Joko mengatakan meskipun istrinya menjadi caleg, dia tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan istrinya. “Istri saya menjadi caleg ini kan karena diminta partai karena mungkin dia memang berprestasi. Tetapi sebagai kepala desa, saya tidak pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan kampanyenya,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengaku dalam pencalegan istrinya itu sudah ada tim dari partai yang mengurus segala sesuatunya. “Sudah ada tim atau manajemen yang mengurusi kegiatan dia. Jadi saya juga tidak perlu ikut mengurusi. Nyatanya kampanye istri saya berjalan dan lancar,” imbuh Joko.