Camat Karangtengah Wonogiri Ngaku Pernah Dibujuk Lakukan Pungli Prona

Ilustrasi pungutan. (googleimage)
11 Februari 2019 09:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Camat Karangtengah, Wonogiri, Sunarto, mengaku pada 2016 pernah dibujuk Camat Tirtomoyo saat itu, Joko Prihartanto, agar mengikuti langkahnya menarik pungutan liar (pungli) pada proses realisasi Prona.

Dia diajak menarik biaya untuk program itu kepada warga senilai Rp800.000/orang, sama seperti yang diterapkan di Tirtomoyo. Joko saat itu berjanji akan membantunya.

Sunarto merasa beruntung karena saat itu menolak ajakan tersebut. Sunarto tak ingin menghadapi masalah. Dia menceritakan beberapa tahun sebelum 2016 realisasi Prona di kecamatan lain di Wonogiri juga bermasalah.

Namun, saat itu masalah tersebut dapat diselesaikan sehingga tak sampai ke ranah hukum. Berkaca pada persoalan itu Sunarto menolak ajakan Joko. “Untungnya saya enggak nurut sama dia waktu itu,” ucap Sunarto.

Menurut dia, masalah Prona di Tirtomoyo dan yang terjadi sebelumnya membuatnya lebih berhati-hati dan selektif merealisasikan program agraria. Sekarang program tersebut bernama pendataran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Sebelum memutuskan mengajukan permohonan, dia meminta komitmen kades dan perangkat desa terlebih dahulu. Jika bersedia bekerja keras tanpa meminta honor di luar biaya persiapan yang sudah diatur, Sunarto memberi lampu hijau.

Sebaliknya, apabila mereka ingin menarik biaya tambahan untuk honor, Sunarto tidak akan mengizinkan. Prinsip itu menjadi pegangannya dalam setiap realisasi Prona, termasuk tahun ini.

“Sesuai ketentuan, saya selaku camat sebagai PPATS [Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara] sebenarnya dapat fee. Tapi saya enggak mau mengambilnya daripada nanti bermasalah,” ulas dia.

Seperti diketahui, eks Camat Tirtomoyo, Joko Prihartanto, bersama dua PNS lainnya, yakni mantan Sekretaris Camat Tirtomoyo Widodo dan anggota staf Kecamatan Tirtomoyo Nur Kholis, ditahan Kejari Wonogiri sejak Rabu (6/2/2019) terkait kasus dugaan pungli Prona 2016.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Wonogiri menahan mereka seusai penyidik Polres melakukan pelimpahan tahap II, Rabu lalu. Mereka dilaporkan memungut biaya persiapan realisasi Prona secara tak wajar kepada 2.411 warga pada 2016 sehingga menimbulkan kerugian senilai lebih kurang Rp1,808 miliar.