Penyusunan APB Desa di Sukoharjo Ditarget Rampung Akhir Februari

ilustrasi anggaran. (Solopos/Dok)
13 Februari 2019 02:00 WIB R Bony Eko Wicaksono Sukoharjo Share :

Solopos.com, SUKOHARJO–Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APB) Desa yang menjadi syarat mutlak pencairan bantuan dana desa ditarget rampung pada akhir Februari. Saat ini, pemerintah desa mengebut penyusunan APB Desa agar bisa rampung secepatnya.

Pemkab Sukoharjo memberi waktu penyusunan APB Desa hingga akhir Maret agar dana desa bisa segera dicairkan ke 150 desa di Sukoharjo. Hal ini berhubungan erat dengan dana desa yang dicairkan tiga tahap selama 2019. Para kepala desa (kades) dan perangkat desa (perdes) merespons kebijakan itu dengan mengebut penyusunan APB Desa.

“Rencananya, ada kegiatan bimbingan teknis[(bintek] penyusunan APB Desa pada pertengahan Februari. Setelah itu, penyusunan APB Desa diberi waktu hanya dua pekan hingga akhir Februari,” kata Sekretaris Desa Bekonang, Sugiyarto, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Senin (28/1/2019).

Penyusunan APB Desa mengacu pada hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) desa pada akhir 2018. Kala itu, kegiatan Musrembang desa dihadiri para ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), tokoh masyarakat, dan anggota karang taruna. Kala itu, sejumlah warga menyampaikan aspirasi maupun usulan program kegiatan yang dikerjakan selama 2019.

Mayoritas bantuan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat bakal digunakan untuk membiayai pengerjaan pembangunan infrastruktur perdesaan. “Prioritas utama tetap pengerjaan proyek infrastruktur seperti pembangunan talut dan saluran irigasi pertanian,” ujar dia.

Nilai bantuan dana desa yang diterima masing-masing desa naik sekitar 10 persen dibanding tahun lalu. Pada 2018, nilai bantuan dana desa yang dikucurkan ke setiap desa Rp700 juta-Rp800 juta tergantung dari jumlah warga miskin, jumlah penduduk dan luas wilayah.  Sugiyarto menyebut pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat.

“Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengerjaan proyek fisik bantuan dana desa dilaksanakan program padat karya. Masyarakat mendapat penghasilan sehingga mendongkrak daya beli,” tutur dia.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Sriyono. Pemerintah desa masih menunggu surat keputusan (SK) Bupati Sukoharjo mengenai rincian bantuan dana desa. Sejatinya, perangkat desa telah menyusun kerangka APB Desa dan program kegiatan fisik dan nonfisik selama 2019.

Para kepala desa dan perangkat desa telah dibekali pelatihan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Tim pengelola kegiatan (TPK) dana desa maupun perangkat desa bisa mengakses siskeudes untuk memonitoring besaran dana, kebutuhan dana serta capaian kegiatan fisik. “Aplikasi siskudes memang cukup rumit lantaran butuh ketelitian dan kecermatan saat mengisi data bantuan keuangan. Namun, lebih transparan dan akuntabel,” kata dia.