Pemkot Solo Dijatah 122 PPPK, Ini Perinciannya

Ilustrasi PNS (Istimewa/Setkab.go.id)
14 Februari 2019 13:22 WIB Mariyana Ricky Prihatina Dewi Solo Share :

Solopos.com, SOLO—Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mendapat jatah perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 122 personel untuk tahun ini. Jumlah itu terdiri atas 116 tenaga bidang pendidikan dan sisanya penyuluh pertanian. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo, Rakhmat Sutomo, mengatakan kuota yang diberikan pusat untuk guru eks kategori 2 (K2) sebanyak 120 orang.

Namun, setelah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik), didapati jumlah guru K2 tinggal 116 orang. Nama-nama mereka sudah terdaftar di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Aturan PPPK tenaga pendidikan minimal harus S1. Melihat datanya, dari 116 itu yang S1 hanya 89. Sehingga mereka dipastikan tidak bisa mendaftar seleksi. Sedangkan penyuluh pertanian empat orang lulusan SMA dan dua orang S1, diperbolehkan karena formasinya memang ada untuk SMA,” kata dia ditemui wartawan di ruangannya, Senin (11/2/2019).

Syarat lainnya maksimal berumur satu tahun menjelang pensiun, yakni 59 tahun untuk tenaga pendidikan dan 57 tahun untuk tenaga lainnya per 1 April 2019. Guna kebutuhan perekrutan, Pemkot mengajukan anggaran senilai Rp300an juta mendahului Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Selain itu, juga diajukan anggaran gaji per April hingga Desember 2019 yang nilainya sekitar Rp5 miliar.

Khusus untuk anggaran gaji, Pemkot masih menunggu kepastian pemerintah pusat. Jika disetujui, maka rekruitmen PPPK dapat dijalankan tanpa khawatir sumber gaji untuk mereka.

“Pengajuan anggaran gaji senilai Rp5 miliaran itu berupa gaji pokok setara aparatur sipil negara (ASN) golongan IIIA sebesar Rp2,4 juta per orang,” paparnya.

Permasalahannya, sambung Rakhmat, petunjuk teknis (Juknis) Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi belum terbit. Dia menyampaikan tanggal pembukaan perekrutan tersebut belum pasti, lantaran pengumuman di laman sscasn.bkn.go.id yang menulis tahap pengumuman dan pendaftaran pada 10-15 Februari telah diundur hingga batas waktu yang tidak ditentukan

Ihwal pelaksanaan tes, Rakhmat menyebut sama seperti tes CASN. Jika pegawai K2 tersebut tidak lolos tes PPPK, maka dipastikan gugur.