Ini Kata Pengamat Transportasi Soal E- Tilang Solo

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol. Ribut Hari Wibowo, memberikan pengarahan kepada anggota Satlantas terkait penerapan e-tilang mulai Rabu (13/2/2019). (Solopos - Ichsan Kholif Rahman)
14 Februari 2019 18:15 WIB Kurniawan Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Penerapan penanganan pelanggaran aturan lalu lintas secara elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di Kota Solo sudah diterapkpan sejak Rabu (13/2/2019).

Pengamat transportasi Solo, Budi Yulianto, memberikan pendapatnya mengenai penerapan program yang lebih populer dengan istilah e-tilang tersebut. Budi berharap e-tilang tidak hanya menyasar pengendara yang melanggar markah, rambu lalu lintas, atau tak mengenakan perlengkapan berkendara seperti helm.

E-tilang diharapkan juga menyasar kendaraan angkutan barang yang melintas di ruas jalan yang bukan peruntukannya. Pelanggaran tonase atau bobot angkutan kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Bengawan.

Ruas jalan yang kerap dilintasi angkutan berat menurut dia seperti Jl. H.O.S. Cokroaminoto, Jl. R.E. Martadinata, dan Jl. Joko Tingkir Tugu Lilin.

“Saya berharap tak sekadar kesalahan pengendara motor. Tapi juga kesalahan terkait angkutan truk karena pengaruhnya sangat kompleks. E-tilang bisa untuk angkutan barang yang tak lewat ruas jalan yang ditentukan,” ujar Budi Yulianto, Kamis (14/2/2019) pagi.

Budi menjelaskan intensitas pelanggaran angkutan barang melintas di jalan yang bukan peruntukkannya sangat tinggi. Dia mencontohkan di Jl. H.O.S. Cokroaminoto pelanggaran tersebut terjadi hampir tiap pagi, siang, dan malam.

Dampak dari pelanggaran itu sangat kompleks seperti hancurnya badan jalan sehingga membahayakan pengendara motor. “Truk-truk bertonase 14 ton hingga 30 ton lewat di situ sehingga badan jalannya mblenyok,” imbuh dia.

Budi juga berharap e-tilang dapat diberlakukan terhadap para sopir Batik Solo Trans (BST) kordor III dan sopir angkutan umum lainnya. Mereka ditengarai tak jarang menerabas markah dan rambu lalu lintas di persimpangan-persimpangan jalan.

“Sopir BST koridor III digaji dengan sistem setoran. Maka mereka sering menerabas simpang-simpang jalan yang ada seperti Perempatan Baron, Kabangan, dan Jongke. Mestinya pelanggaran ini ditindak dengan e tilang,” terang Budi.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan dan penindakan pelanggaran di sepanjang ruas jalan, tak hanya di persimpangan jalan. Dengan sistem itu pelanggaran yang terjadi di ujung-ujung flyover (jalan layang) Manahan bisa dipantau.

“Kekurangan sistem ini berbasis lokasi. Bagaimana dengan pelanggaran di ruas-ruas jalan kan banyak sekali. Perlu ada sistem mobile. Jangan hanya fokus pelanggaran markah, tapi juga pelanggaran angkutan umum yang ugal-ugalan,” pesan dia.