Dana Desa di Wonogiri Kebanyakan Untuk Pembangunan Infrastruktur

Kaum difabel mengikuti pelatihan membatik yang diselenggarakan Pemerintah Desa Pucung menggunakan anggaran dana desa di Balai Desa Pucung pada Minggu (12/8 - 2018). (Istimewa)
14 Februari 2019 10:20 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com,  WONOGIRI—Sejak kali pertama digelontor pemerintah pusat pada 2015 hingga 2018, penggunaan dana desa di 251 desa di Wonogiri masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Baru pada 2022 diyakini perubahan orientasi itu terjadi, yakni lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi wilayah.

Porsi dana desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur hingga 2017 masih lebih dari 97%. Angka itu mulai berkurang pada 2018 meski alokasi pada sektor infrastruktur masih mendominasi, yakni di posisi 93%.

Data yang dihimpun Espos dari Sekretariat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Wonogiri belum lama ini, DD 2017 untuk seluruh  desa di Wonogiri senilai Rp198,745 miliar, terealisasi Rp190,642 miliar. Sebesar 97,79% di antaranya atau Rp186,429 miliar, digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa itu meliputi pembangunan sarana prasarana (sarpras) desa, seperti jalan, jembatan, talut, dan sejenisnya yang menelan Rp167,7 miliar. Ada juga yang untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, dan poliklinik desa (polindes) senilai Rp11,75 miliar. Pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti pembangunan pasar desa senilai Rp3,231 miliar dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, seperti pembangunan jaringan air bersih senilai Rp3,667 miliar. Sementara, DD untuk pemberdayaan masyarakat masih minim, yakni Rp2,64 miliar atau 1,38 persen.

Tenaga Ahli P3MD Wonogiri, Erna Salatsatsun, mengatakan porsi penggunaan DD 2017 dapat menjadi cerminan realisasi dua tahun sebelumnya. Jika porsi pembangunan infrastruktur pada 2017 di angka 97%, dapat dipastikan porsi di pos yang sama pada DD 2016 dan 2015 lebih tinggi. Hal itu karena kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur sebelum digelontor DD sangat besar. Alhasil, seluruh desa berbondong-bondong merealisasikannya untuk sektor tersebut begitu dapat DD.

“Tapi, tren pengalokasiannya mulai berubah pada 2018. Pada tahun tersebut pemerintah desa mulai memikirkan pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi, dan sejenisnya. Alhasil, porsi untuk pos itu meningkat menjadi 4,8% dari 1,38% pada 2017,” kata Erna.

DD 2018 terealisasi Rp186,207 miliar. Porsi untuk pembangunan desa tercatat Rp180,497 miliar (93,5%), pemberdayaan masyarakat Rp8,943 miliar (4,8%), penyelenggaraan pemerintahan desa Rp407,435 juta (0,22%), dan pembinaan kemasyarakatan Rp2,633 miliar (1,41%).

Kepala Desa (Kades) Gemantar, Selogiri, meyakini pembangunan infrastruktur desa secara umum akan selesai pada 2022 atau 2023. Setelah itu desa tinggal mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan. Apabila kebutuhan infrastruktur sudah terpenuhi, pemerintah desa akan mengalihkan fokus ke pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat sektor ekonomi dan pengembangan potensi.