Diperiksa Bawaslu Ihwal Deklarasi Dukung Capres, Bupati Wonogiri: Saya Tahu Aturannya

Bupati Wonogiri Joko Sutopo. (Solopos - Dok)
14 Februari 2019 13:15 WIB Rudi Hartono Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI -- Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengakui turut hadir dalam acara deklarasi untuk mendukung pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1/2019).

Dia hadir karena diundang. Berdasar undangan, acara tersebut merupakan kegiatan silaturahmi atau nonpemerintahan. Dia pun tak memungkiri saat itu mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan menentukan pilihan politik adalah hak konstitusionalnya sebagai warga negara dan tak bisa dilarang oleh siapa pun. Terlepas dari dirinya sebagai Bupati Wonogiri, Jekek menegaskan acara pada Sabtu itu berlangsung saat dia dan para kepala daerah lain libur.

Dia juga mengaku menggunakan mobil pribadi untuk menuju dan pulang dari lokasi acara. Dia tak membawa ajudan.

“Itu acara silaturahmi, pertemuan biasa yang tidak ada kaitannya dengan dinas. Tidak ada atribut partai atau atribut lain terkait Pemilu 2019. Acaranya Sabtu, saya libur saat itu. Kan enggak masalah. Kecuali kalau acaranya pas jam dinas. Jadi, harus bisa memilah-milah lah. Saya tahu aturannya [kampanye] bagaimana dan tugas pokok saya bagaimana,” kata Bupati saat dihubungi Solopos.com, Rabu (13/2/2019).

Dia mengaku sudah mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu Wonogiri untuk hadir pada Jumat (8/2/2019). Namun, saat itu dia tidak dapat hadir karena ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan.

Ketua DPC PDID Wonogiri itu memastikan hadir di Kantor Bawaslu pada Kamis (14/2/2019) ini. Pemberitahuan sudah disampaikan kepada Bawaslu melalui ajudannya. Dia akan menjelaskan semua hal yang ditanyakan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Wonogiri, Ali Mahbub, mengatakan sudah menyiapkan 15 pertanyaan kepada Bupati. Pertanyaan itu seputar acara, kapasitas Joko Sutopo saat menghadiri acara, dan ada tidaknya penggunaan fasilitas negara.

Jumlah pertanyaan bisa berkembang sesuai kebutuhan saat proses klarifikasi berlangsung. “Sedianya proses klarifikasi dilaksanakan Jumat pekan lalu. Namun, Bupati tidak bisa hadir karena ada kepentingan. Pemberitahuan itu disampaikannya langsung kepada kami via telepon,” ucap Ali.

Menurut dia, saat menelepon Bupati tak menampik turut menghadiri acara di Hotel Alila. Bupati menyebut kegiatan tersebut acara nonpemerintahan.