Ini Sebab Retribusi Sampah Nontunai di Solo Tak Jalan

Dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo berjaga di Jl. Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon, Solo, Minggu (30 - 12). Di sekitarnya tampak sampah berserakan pasca peringatan Haul ke/107 Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. (Solopos/Mariyana Ricky P.D.)
15 Februari 2019 01:00 WIB Mariyana Ricky Prihatina Dewi Solo Share :

Solopos.com, SOLO — Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (RPPK) secara nontunai yang diujicobakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo selama empat bulan pertama belum berjalan optimal.

Pola pikir masyarakat menjadi tantangan utama impelementasi program itu. Program ini kali pertama dilaksanakan Oktober 2018 lalu, Pemkot memulai penarikan retribusi sampah nontunai di tiga RT wilayah Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres. Bank Jateng menyerahkan kartu retribusi elektronik kepasa 116 keluarga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solo, Sri Wardhani Purbawidjaja, menyebut warga masih enggan memanfaatkan layanan tersebut. Warga, kata Dhani, malas menempelkan kartu retribusi elektronik dari Bank Jateng ke mesin Mobile Point of Sale (MPOS) yang diletakkan di setiap RT (rukun tetangga).

“Mereka malas kalau setiap bulan harus tapping ke rumah RT. Warga tidak terbiasa karena merasa lebih mudah membayar tunai saat ditagih atau membayar saat pertemuan warga di tingkat RT/RW,” kata dia kepada wartawan, belum lama ini.

Hal itulah yang membuat Pemkot menunda implementasi program itu ke wilayah lain. Padahal langkah pengalihan metode pembayaran retribusi dari tunai menjadi elektronik itu dianggap mampu mengoptimalkan penarikan retribusi pelayanan persampahan. Terlebih selama ini, RPPK hanya dilakukan 15 petugas yang melayani 70 ribu KK wajib retribusi.

“Kami akan terus mengevaluasi agar mekanismenya pas, sehingga penerapannya bisa dilakukan ke wilayah lain. Atau paling tidak berjalan baik di Kelurahan Pucangsawit terlebih dahulu,” kata dia.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5/2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9/2011 tentang Retribusi Daerah mengatur besaran retribusi pelayanan persampahan. RPPK terbagi menjadi tiga kategori sesuai kemampuan per kepala keluarga. Nilainya mulai Rp3.000 hingga Rp7.000 per bulan. Perhitungan tarif tersebut berdasarkan luas rumah dan jumlah anggota keluarga.