Pemkab Klaten Minta Penundaan Rekrutmen PPPK, Ini Sebabnya

Bupati Klaten Sri Mulyani mengecek kerajinan milik UMKM di Klaten. (Solopos - Taufiq Sidik Prakoso)
15 Februari 2019 19:05 WIB Taufik Sidik Prakoso Klaten Share :

Solopos.com, KLATEN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten belum mengalokasikan anggaran untuk keperluan rekrutmen dan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di APBD 2019. Oleh sebab itu, Pemkab Klaten meminta penundaan pendaftaran PPPK ke pemerintah pusat.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan surat penundaan itu sudah dilayangkan ke Kemenpan RB. Permintaan penundaan dilakukan setidaknya hingga ada alokasi anggaran untuk pendaftaran melalui APBD Perubahan 2019.

“Kalau kami ikut di awal, kami terkendala kaitannya penganggaran untuk pelaksanaan dan gaji. Kami berikan surat memohon izin ke Menpan RB penundaan pendaftaran dan insyaallah akan kami laksanakan setelah APBD Perubahan,” kata Sri Mulyani saat ditemui di rumah dinas bupati, Jumat (15/2/2019).

Bupati menjelaskan pertimbangan pemkab mengajukan penundaan lantaran banyaknya kuota PPPK Klaten. Pemerintah pusat memberikan kuota pendaftaran PPPK tahap I sebanyak 832 orang. Dengan kuota sebesar itu, pemkab perlu mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, membenarkan kebutuhan anggaran untuk penggajian PPPK hingga 832 orang mencapai puluhan miliar rupiah. Gaji PPPK bakal setara dengan PNS.

Jika diasumsikan gaji PPPK setara PNS dengan masa kerja nol tahun, pemkab memperkirakan butuh anggaran Rp30 miliar-Rp40 miliar di APBD. “Itu belum termasuk untuk tunjangannya. Kami perlu mempertimbangkan soal gaji itu karena besarnya kebutuhan anggaran,” jelas Jaka.

Soal kuota PPPK untuk Klaten, Jaka mengatakan terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.