Masjid MUI di Bekas Kawasan Remang-Remang Silir

Ratusan warga Silir, Solo, Rabu (23/2/2005), melakukan demo di halaman gedung DPRD Kota solo. Mereka menuntut adanya tindak lanjut dari penutupan kawasan Silir sebagai areal prostitusi. - Burhan Aris Nugraha
16 Februari 2019 21:00 WIB Alifia Nur Maftukha Yuliana Solo Share :

Solopos.com, SOLO--Silir. Nama itu identik dengan pusat pelacuran di Solo. Letaknya di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, kawasan pinggiran, dekat Bengawan Solo. Sudah bertahun-tahun kawasan prostitusi itu ditutup, namun istilah kawasan pelacuran tetap melekat di benak masyarakat.

Pelacuran di Silir merupakan kelanjutan dari sejarah bisnis esek-esek di Kota Solo yang berkembang setelah 1870 saat modal swasta berkembang. Saat itu mulai berkembang usaha perkebunan tebu, perusahaan kereta api, pembukaan jalan raya yang membutuhkan buruh dari daerah lain (migran). Di samping itu, banyak orang Belanda dan asing lain yang ke negeri ini tanpa membawa istri.

Orang Belanda maupun buruh bumiputra membutuhkan penyaluran hasrat seksual. Akhirnya dibukalah rumah bordil resmi yang diawasi ketat oleh polisi. Tujuannya mencegah penyebaran penyakit kelamin baik dialami pelanggan maupun pelaku.

Setelah Indonesia merdeka, pelacuran tetap berkembang. Dikutip dari skripsi David Kurniawan di UNS berjudul Pelacuran di Surakarta, penanganan prostitusi di Kota Solo dimulai pada 1953 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 10/1953 tentang Pemberantasan Pelatjuran. Namun, ternyata Perda yang terdiri atas 13 pasal larangan pelacuran/prostitusi tersebut tidak mampu meminimalisasi prostitusi.

Pada 1959, prostitusi di Kota Solo semakin marak dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Masyumi sebagai partai yang berpegang teguh pada ajaran Islam merasa prihatin dengan keadaan itu dan mengajukan ide untuk menempatkan para pekerja seks komersial (PSK) tersebut ke dalam suatu tempat yang terisolasi. Hal ini bertujuan meminimalisasi dampak negatif. 

Ide tersebut mendapat tanggapan positif dari Utomo Ramelan, Wali Kota Solo saat itu, yang selanjutnya membentuk Badan Pemerintah Harian yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat. Melalui perdebatan yang panjang, akhirnya keputusan tersebut dapat terealisasi.

Pada 1961, Kepala Daerah Kotapraja Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan No. 36/1/Kep. tentang penunjukan Kampung Silir sebagai pengecualian yang dimaksud pada Pasal 4 Perda Kota Besar Surakarta No. 10/1953 yang berbunyi  “Di dalam Daerah Kota Besar Surakarta tidak diperbolehkan adanja tempat tempat perzinaan/pentjabulan.”

Pemerintah daerah mengumpulkan para germo yang beroperasi di tengah kota untuk diresosialisasikan di tempat baru, yaitu Silir. Para germo yang sering terkena razia, selain masuk pengadilan, juga didata dan diberi pengarahan serta mendapat prioritas untuk menempati Silir.  Tujuannya agar mereka kembali ke masyarakat dan meninggalkan bisnis itu.

Di Silir, para germo mendapat hak pakai atas satu kaveling tanah, akan tetapi mereka tidak boleh menjual tanah tersebut karena hak milik tanah dipegang oleh pemerintah daerah. Para germo juga wajib membina dan mendidik para PSK.

Ada beberapa alasan pemilihan kampung Silir. Alasan pertama, Kampung Silir terletak jauh dari pusat Kota Solo dan letaknya cukup terisolasi. Penempatan ini diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif prostitusi  bagi masyarakat luas.

Alasan kedua, sejak dahulu Kampung Silir jadi daerah remang-remang. Saat itu Silir dikenal sebagai tempat memelihara kuda-kuda Keraton. Para penjaga kuda yang dikenal dengan istilah pekatik yang tinggal dan bermalam tersebut sering membawa wanita-wanita penghibur.

Setelah ada lampu hijau dari Keraton sebagai pemilik tanah, pemerintah memindah germo dan PSK dari daerah Gilingan, Kestalan, dan di wilayah Alun-alun Kidul. Mereka diberi hak menggunakan wilayah Silir.

Pada 1975, peraturan daerah tersebut diperbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta No. 1/1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila. Untuk memperlancar pengelolaan Resosialisasi Silir, melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 462/165/1/1985 tentang Penunjukan Kewenangan Pengelolaan Tempat Resosialisasi Silir, ditunjuklah Dinas Sosial Kotamadya Dati II Surakarta sebagai instansi yang berwenang mengelolanya.

Hal ini ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kotamadya Dati II Surakarta No. 462.3/111 – II–1986 tentang Penunjukan Kewenangan Pelaksanaan Tugas Panitia Pengelola Resosialisasi Silir. Kemudian atas keputusan itu dibentuklah panitia pengelola yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Resosialisasi Silir secara operasional.

Pada 1980-an, kawasan Silir berkembang. Bangunan bertambah banyak. Saat berdiri, hanya ada sekitar 50 bangunan, lalu berkembang menjadi 70 bangunan lebih.

Seiring jalannya waktu, Silir akhirnya hanya menjadi lokalisasi prostitusi. Sedangkan harapan semula menjadi resosialisasi tak berjalan baik. Silir tetap jadi tempat prostitusi.

Klimaksnya, pada 1997, DPRD Kota Solo secara bulat merekomendasi penutupan Resosialisasi Silir kepada Wali Kota Imam Sutopo. Yang ramai jadi perbincangan adalah bagaimana mencegah PSK menyebar setelah Silir ditutup.

Wali Kota Imam Sutopo secara resmi menutup Resos Silir pada awal 1998. Selanjutnya, berbagai upaya dan antisipasi dilakukan Pemkot dengan melatih para penghuni menghidupi diri secara lebih bermartabat.

Di lokasi ini kini terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ar-Ridho. Pesertanya sebagian adalah eks penghuni resos Silir.

Silir juga dijadikan kawasan ekonomi. Ada Pasar Unggas, Pasar Besi, dan Pasar Klithikan Notoharjo yang pedagangnya pindahan dari Monumen 45 Banjarsari.

Di areal tersebut Pemkot juga membangun Masjid Jami’.  Masjid Jami’ MUI itu, pada Sabtu (16/2/2019) , diserahkan secara resmi dari panitia pembangunan kepada MUI Solo.