BKSDA Jateng Beri Lampu Hijau Warga Wonogiri Basmi Monyet Ekor Panjang

Monyet ekor panjang (Macaca Fascicularis) - commons.wikimedia.org
19 Februari 2019 12:00 WIB Cahyadi Kurniawan Wonogiri Share :

Solopos.com, WONOGIRI—Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah mempersilakan warga yang lahan pertaniannya diserang monyet ekor panjang (MEP) agar membasminya. Warga diperbolehkan membasmi MEP sesuai kearifan lokal jika serangan itu dinilai masuk ke dalam kategori hama.

Kepala BKSDA Jateng, Suharman, mengatakan jika hutan yang dimaksud warga Desa Pingkuk, Jatiroto, itu masuk ke dalam kawasan milik Perhutani, ia akan menyampaikan keluhan warga kepada Perum Perhutani dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) yang memiliki kewenangan agar ditanami tanaman pakan MEP di sekitarnya. “Kalau warga sudah menganggap hama atau mengganggu bisa ditempuh apa saja sesuai kemampuan dan kebiasaan warga. Mangga saja warga menempuh jalan kearifan lokal karena MEP tidak dilindungi,” kata dia, saat dihubungi Espos, Minggu (17/2/2019).

Ia menjelaskan MEP merupakan spesies  yang gampang beradaptasi dengan kehidupan manusia. Hewan itu termasuk produktif berkembang biak dengan sex ratio mencapai 1 banding 30-40 betina. Tak heran jika populasinya di hutan cukup tinggi lantaran tidak ada predator yakni macan tutul, elang, ular, dan lainnya. “Jadi memang di mana-mana keberadaannya menjadi hama dan memicu konflik dengan manusia. Biasanya penduduk sekitar punya kearifan lokal untuk mengatasi,” terang dia.

Populasi MEP bisa ditemui mulai dari Lampung hingga Nusa Tenggara Barat. Di kawasan itu juga banyak terjadi konflik dengan warga. Berkembangnya penangkaran MEP membuat perburuan MEP berkurang. MEP biasanya digunakan perusahaan biofarma untuk penelitian di laboratorium mereka.

“Dulu perusahaan Biofarma mau membeli MEP untuk bahan penelitian di laboratorium mereka sehingga pernah MEP dari Jateng ditangkap 1.300-an ekor oleh orang Badui dibiayai dari Biofarma. Sekarang pasokan MEP ke Biofarma dan lainnya sudah banyak dari MEP hasil penangkaran. Jadi MEP liar sudah tidak laku karena tidak memenuhi kualifikasi,” beber Suharman.

Seperti diketahui, warga Desa Pingkuk, Kecamatan Jatiroto, mengeluhkan banyaknya serangaan MEP ke kawasan pertanian dan permukiman. Akibatnya, warga kerap gagal panen dan keberadaan MEP dinilai meresahkan. Warga berharap, pemerintah menyiapkan solusi dengan menanami tanaman pangan di kawasan hutan agar MEP tak turun ke luar hutan.