Mahfud MD Tegaskan Hoaks Bahayakan Demokrasi di Indonesia

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan yang juga mantan Ketua mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, berbicara dalam Dialog Kebangsaan Seri VI di Pendopo Stasiun Solo Balapan, Rabu (20/2 - 2019). (Solopos/Nicolous Irawan)
20 Februari 2019 17:45 WIB Kurniawan Solo Share :

Solopos.com, SOLO -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan mendekati pelaksanaan Pemilu tahun 2019 semakin banyak hoaks atau informasi tidak benar diembuskan orang tak bertanggung jawab tapi dipercaya sebagian masyarakat.

Kondisi tersebut membahayakan demokrasi dan kelangsungan bangsa Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menjadi narasumber Dialog Kebangsaan Seri VI bertema Merawat Harmoni dan Persatuan di Stasiun Solo Balapan, Rabu (20/2/2019).

Dia mencontohkan hoaks terkait sudah dicoblosnya surat suara Pemilu 2019 sebanyak tujuh kontainer. Padahal kali pertama informasi itu menyeruak ke publik, ungkap dia, surat suara Pemilu belum dicetak. “Rakyat di kampung-kampung percaya itu,” tutur Mahfud yang juga sebagai Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan.

Hoaks lain yang menyita perhatian publik, beber Mahfud, yakni ihwal akan digantinya calon wakil presiden Ma’ruf Amin dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal secara regulasi kemungkinan penggantian itu tidak mungkin. Sebab saat ini tinggal 58 hari menuju pemungutan suara 17 April 2019.

Menurut regulasi, jelas Mahfud MD, bila sudah masuk 60 hari sebelum pencoblosan, tidak dibolehkan adanya pergantian calon presiden dan cawapres. “Saya jelaskan itu [penggantian Ma’ruf Amin] omong kosong semua. Tidak mungkin,” imbuh dia.

Sementara penggantian capres cawapres sebelum masuk 60 hari menjelang pencoblosan bisa dilakukan dengan syarat cukup berat. Bila yang diganti adalah figur calon, dia harus membayar denda Rp50 miliar dan dihukum lima tahun.

Sedangkan bila yang diganti partai politik (parpol), pimpinan parpol didenda Rp100 miliar dan dihukum enam tahun. Di luar itu ada syarat capres cawapres tak pernah dihukum dengan pasal yang ancaman maksimalnya lima tahun atau lebih.

“Di situ saja Ahok sudah tak bisa. Tapi masih saja digoreng untuk memanas-manasi orang. Ahok juga tak bisa menggantikan Ma’ruf saat jadi wapres. Sebab syarat penggantian presiden dan wapres sama saat masih capres dan cawapres,” tambah dia.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi acara dialog kebangsaan. Sebab substansi dari kegiatan itu yaitu merawat harmonisasi masyarakat harus terus dijaga.

“Forum ini untuk mengedukasi. Metode menarik karena caranya lebih santai. Pilihan tempat di stasiun yang kondisinya agak bising-bising sedikit tapi menarik karena orang akan terkesan. Bisa di manampung pesan-pesan diberikan,” ujar dia.

Dialog kebangsaan di Stasiun Solo Balapan merupakan rangkaian acara Jelajah Kebangsaan dengan rute Merak-Banyuwangi, Senin-Jumat (18-22/2/2019). Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan Gerakan Suluh Kebangsaan dan PT KAI.